Imbas pandemi, Gubernur Anies sebut 453.000 pekerja kehilangan pekerjaan

Selasa, 22 Desember 2020 | 16:24 WIB   Reporter: Vendy Yhulia Susanto
Imbas pandemi, Gubernur Anies sebut 453.000 pekerja kehilangan pekerjaan

ILUSTRASI. Anies mengatakan, bahwa DKI Jakarta mengalami resesi pada tahun 2020 dampak pandemi.


DKI JAKARTA - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pandemi covid-19 berdampak pada sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena di-PHK dan/atau dirumahkan. Data dari Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta mencatat terdapat sekitar 453.000 pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

“Dari angka itu, 259.000 diserap di sektor informal. Jadi kira-kira yang terdampak langsung sehingga kehilangan pekerjaan dan tidak terserap sektor informal 193.000 (pekerja),” kata Anies Anies dalam rapat perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017–2022 yang ditayangkan live streaming Youtube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (22/12).

Selain berdampak pada pengurangan tenaga kerja, Anies menyebut, pandemi berpengaruh pada produktivitas pekerja. Ia bilang, 1,6 juta pekerja mengalami pengurangan jam kerja.

Anies mengatakan, bahwa DKI Jakarta mengalami resesi pada tahun 2020 dampak pandemi. Yakni -8,23% pada kuartal II 2020 secara year on year (yoy) dan -3,82% pada kuartal III 2020 secara year on year (yoy). Meski begitu, Ia bilang, Bank Indonesia perwakilan DKI Jakarta memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ibu kota sekitar 5%-5,4% pada tahun 2021.

Baca Juga: Anies Baswedan jajaki peningkatan pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah

“Kita mengalami kontraksi serius di tahun 2020, tapi mungkin kita termasuk yang paling cepat untuk kembali dalam perputaran perekonomian karena persiapan kita semua,” ujar Anies.

Lebih lanjut, Anies mengatakan, pihaknya akan mencari sumber pendanaan lain selain anggaran dari pemerintah untuk melanjutkan pembangunan di DKI Jakarta. “Membangun Jakarta memerlukan pendanaan yang harus kreatif ke depan, tidak hanya bersumber dari anggaran pemerintah saja, tapi juga kita harus mulai mengeksplor sumber-sumber yang lain,” kata Anies.

Anies menyebut, pembangunan perlu melibatkan berbagai pihak dengan creative financing. Sehingga Pemprov DKI Jakarta tetap bisa melakukan seluruh rencana pembangunan. “Walaupun pendanaannya tak selalu harus dari pemerintah karena adanya kontraksi di APBD kita,” ujar Anies.

Baca Juga: Inilah enam menteri baru hasil reshuffle kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati

Terbaru