PROYEK INFRASTRUKTUR - JAKARTA. Pemerintah akan menempuh sejumlah cara untuk kembali menarik minat investor menanamkan uangnya kembali di Pulau Batam. Selain akan memperluas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, pemerintah juga akan mendongkrak pembangunan infrastruktur.
Menurut Kepala Badan Pengusahaan Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, setidaknya ada tujuh infrastruktur besar yang akan digenjot pembangunannya mulai tahun ini. Selain pengembangan Bandara Hang Nadim, pemerintah juga akan membangun jembatan yang menghubungkan antara Pulau Batam dan Pulau Bintan (lihat tabel).
Sejumlah proyek infrastruktur tersebut, menurut Lukita, sebagian besar akan ditawarkan ke investor swasta dengan skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU). "Saat ini kami sudah melakukan market sounding atas proyek- proyek tersebut," katanya, Selasa (6/3).
Sementara terkait rencana perluasan cakupan KEK Batam, BP Batam telah meminta ke pemerintah pusat agar Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Ngenang bisa dimasukkan sebagai zona baru KEK Batam.
Untuk itu BP Batam telah mengajukan usulan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 5/2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. "Keberadaan Pelabuhan Tanjung Sauh merupakan solusi dalam transhipment kawasan industri. Tapi belum bisa dipastikan apa menjadi KEK tersendiri atau kantong penyangga dengan BP Batam," kata Lukita.
Untuk menarik investasi, BP Batam juga akan mengintegrasikan Pulau Batam dengan Pulau Bintan dan Karimun. Kedua kawasan tersebut akan dijadikan sebagai wilayah penyangga KEK Batam.
Untuk itulah BP Batam menginisiasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Menurut Lukita, saat ini rencana pembangunan jembatan bernilai investasi Rp 13 triliun itu mulai ditawarkan ke investor. Jembatan itu diharapkan bisa mulai dibangun 2019 dan dioperasikan pada 2025.
Terkait masalah lahan, Lukita mengatakan, BP Batam telah meminta bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan masalah lahan di Batam.
Salah satunya terkait status lahan di Pulau Rempang dan Galang. BP Batam minta KLHK segera memberikan hak pengelolaan lahan hutan dampak penting dan cakupan luas (DPCLS) di dua pulau tersebut. "Status lahan kebetulan masih hutan lindung dan ini yang kami sedang tunggu," katanya.
Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun mengatakan, Pemerintah Daerah Riau akan membantu agar semua upaya memperbaiki iklim investasi di Batam berjalan lancar. "Kalau ada beberapa hal yang bisa bantu, misal soal aturan, maka akan kami bantu proses, biar semuanya cepat berjalan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
