KELAUTAN DAN PERIKANAN - AMBON. Senin (2/9), Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pernyataan tersebut disampaikan Murad saat sambutan pelantikan pejabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku.
"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad.
Berawal dari moratorium
Pernyataan perang tersebut berawal dari kebijakan moratorium yang diberlakukan Menteri Susi. Gubernur Murad menilai moratorium tersebut merugikan Maluku. Menurutnya, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafuru untuk diekspor.
Baca Juga: Tak dapat apa-apa dari ekspor, Gubernur Maluku nyatakan perang dengan Menteri Susi
Tercatat 1.600 kapal ke laut Aru sejak adanya moratorium tersebut. Selain itu sebelum ada moratorium, uji mutu dilakukan di daerah. Namun sekarang sudah tidak dilakukan, sehingga Gubernur Murad menganggap daerahnya tidak mendapatkan apa-apa.
“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium dimana uji mutunya ada di daerah,” katanya.
Ia mengatakan dari 1.600 kapal yang tercatat di laut Aru, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan. “Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.
Baca Juga: Mengenal Murad Ismail, sosok yang menyatakan perang terhadap Menteri Susi
Permasalah baru juga muncul saat ada aturan 12 mil lepas pantai menjadi kewenangan pusat. Murad menilai aturan tersebut merugikan nelayan Maluku yang tidak diperbolehkan menangkap di zona tersebut.
"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai, ini daratan punya saya,” kata Murad.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Duduk Perkara Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Berawal dari Moratorium..."
Editor : Rachmawati
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
