Ini Penyebab Realisasi Pembebasan Lahan KA Tebing Tinggi Kuala Tanjung Masih Rendah

Minggu, 28 Agustus 2022 | 20:03 WIB   Reporter: Ratih Waseso
Ini Penyebab Realisasi Pembebasan Lahan KA Tebing Tinggi Kuala Tanjung Masih Rendah

ILUSTRASI. Realisasi pembebasan lahan untuk proyek kereta api (KA) Tebing Tinggi Kuala Tanjung masih rendah. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nz


KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Realisasi pembebasan lahan untuk proyek kereta api (KA) Tebing Tinggi Kuala Tanjung masih rendah dibandingkan proyek strategis nasional (PSN) di sektor perkeretaapian lainnya. Dimana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengalokasikan Rp175 miliar untuk pembebasan lahan proyek tersebut.

Namun hingga kini, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara mengatakan bahwa realisasinya masih 9,6%. Atau paling rendah dibandingkan PSN perkeretaapian lainnya.

"Kalau [soal] pengadaan tanah nggak ada tantangan nggak enak, pasti ada. Jadi memang ada tanahnya BUMN yang masih dalam proses persetujuan, tanah-tanah khusus seperti wakaf," kata Qoswara pekan ini.

Baca Juga: Pembayaran UGR Proyek Jalan Tol Jogja-Solo Beri Rentetan Manfaat ke Masyarakat

Namun, LMAN mengharapkan dalam waktu dekat dapat direalisasikan pembayarannya. Qoswara menegaskan, LMAN akan berupaya menuntaskan pembebasan lahan yang belum usai. Maka diperlukan penguatan sinergi dan kolaborasi antar stakeholder untuk mendukung percepatan proyek PSN. Adapun untuk proyek PSN ini masih ada 456 bidang yang belum dibayar atau masih berproses.

Kemudian dari sembilan PSN di sektor perkeretaapian ada satu proyek yang memiliki alokasi anggaran terbesar yang didanai LMAN yakni, proyek KA Makassar Pare-Pare. Alokasi untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,1 triliun. Qoswara menyebut dari alokasi tersebut, telah direalisasikan 40,86% atau Rp 859,9 miliar.

"Realisasi masih berproses. Kalau ini jadi maka akan jadi Kereta Api bersejarah di daerah Sulawesi ada Keretanya," ujarnya.

Menurutnya, sisa alokasi dana pembebasan lahan KA Makassar Pare-Pare masih berada di LMAN. Penyebab belum cairnya anggaran lantaran perizinan khususnya terkait lahan belum usai.

Qoswara menyebut alasan izin harus terus dipercepat sebagaimana sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa PSN harus diselesaikan paling lama di semester I tahun 2024. Sehingga masyarakat bisa segera memanfaatkan proyek tersebut.

"Oleh karena itu kesiapan tanah memerlukan kolaborasi dari semua pihak,Kementerian Perhubungan hingga Badan Pertanahan. Kalau sudah clear semua baru LMAN bisa bayar," ungkapnya.

Baca Juga: Realisasi Pembebasan Lahan Tol Yogyakarta-Solo Capai Rp3,40 Triliun

Sebagai informasi, sembilan PSN perkeretaapian yang didanai pembebasan lahannya oleh LMAN ialah, KA Bandara Baru Yogyakarta dengan alokasi Rp223,4 miliar dan realisasi  96,49%, KA Rantau Prapat Kota Pinang dialokasikan Rp264 miliar dengan realisasi 59,3%.

Kemudian, KA Tebing Tinggi Kuala Tanjung dialokasikan Rp175 miliar saat ini realisasinya 9,6%, KA Bogor Sukabumi alokasinya Rp91,5 miliar dan realisasi pembebasan lahan telah 100%, KA Bandara Adi Soemarno realisasi pembebasan lahan juga telah rampung dari alokasi Rp 130,5 miliar.

Sama dengan KA Bandara Adi Soemarno dan KA Bogor Sukabumi, KA Solo Balapan Kedungbanteng juga telah rampung realisasi pembebasan lahan dari alokasi Rp31,8 miliar. Kemudian KA Jombang Wonokromo realisasi baru 28,09% dari alokasi Rp 77 miliar. KA Makassar Pare-Pare realisasi 40,86% dari alokasi Rp2,1 triliun dan LRT Jabodebek realisasi mencapai 92,14% dari alokasi Rp1,42 triliun.

 

 

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .

Terbaru