JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku masih kesulitan merelokasi warga yang berada di bantaran sungai maupun saluran air lainnya. Sebab, DKI juga belum optimal menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Sementara di sisi lain, normalisasi sungai mendesak karena banjir terus menghantui warga Jakarta.
Sebagai antisipasinya, Basuki pun meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo agar pembangunan rusunawa bisa dimasukkan dalam e-katalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP).
Sehingga, kata dia, Pemprov DKI Jakarta bisa dengan mudah membeli rusunawa. "Saya sudah lapor Pak Presiden kemarin, saya harap LKPP juga bisa lebih fleksibel. Misalnya kan kami (Indonesia) punya BUMN begitu banyak seperti Wijaya Karya, Adhi Karya segala macam, kenapa sih tidak dibuat e-katalog. Misalnya rusun di atas 18 lantai ukuran 30 meter harganya berapa per unit misalnya Rp 200 juta," kata Basuki, di restoran kawasan Jakarta Barat, Kamis (9/4/2015).
Dengan demikian, lanjut dia, Pemprov DKI tak perlu menunggu lama proses lelang tender yang bertele-tele. Menurut dia, proses lelang tender pembangunan rusun membuang-buang waktu.
Jika pembangunan rusunawa telah masuk e-katalog, maka BUMN bisa membuat stok rusunawa.
Hal ini juga bisa membuat stimulus ekonomi dalam pembangunan properti. Pembangunan rusun dengan cepat oleh BUMN ini pula yang membuat Basuki yakin target 60 ribu unit rusun tiap tahunnya bisa tercapai.
"Jadi semua BUMN akan membangun dulu rusun berapa tingkat versi (permintaan) DKI dan kami bisa langsung bayar. Sekarang kalau tender ada masa sanggah 45 hari capek kita. Nah kalau sudah kayak gitu, saya yakin bisa 60 ribu unit rusun tiap tahun," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
