JAKARTA. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Muhammad Mawardi menjelaskan besaran dana operasional yang diterima oleh Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.
Mawardi mengatakan Sumarsono menerima dana sekitar Rp 1,6 miliar. "Sekitar Rp 1,6 miliar per bulan," ujar Mawardi kepada Kompas.com, Kamis (15/12/2016).
Mawardi mengatakan dana operasional yang diterima Sumarsono adalah jatah Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sementara itu, dana operasional jatah Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak dicairkan. "Jatah wagub tidak dicairkan karena itu kebijakan Pak Plt," ujar Mawardi.
Mawardi mengatakan dana operasional tersebut sudah ditransfer ke rekening Sumarsono. Sumarsono sudah menerima dana operasional untuk dua bulan yaitu November dan Desember.
Besar dana operasional yang diterima Sumarsono setara dengan 0,014 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mawardi mengatakan dana operasional itu digunakan sesuai kebijakan Sumarsono, tetapi tetap sesuai koridor.
Misalnya untuk kepentingan sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, pengeluaran rutin yang biasa dilakukan Ahok juga dikeluarkan. "Sama ya, untuk Pak Sekda juga ada. Untuk para Wali Kota juga ada. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok," ujar dia.
Sebelumnya, Sumarsono menyebut tidak tahu soal besaran anggaran dana operasionalnya. "Kalau ingin tahu anggaran saya berapa, tanya ke Sekda saja, karena sampai sekarang saya saja tidak tahu dana operasional saya berapa," kata Sumarsono
Menurut dia, soal dana itu juga digunakan untuk kampanye "Kita Semua Bersaudara". "Seluruhnya untuk operasional dan SKPD yang tidak ada anggarannya. Contohnya seperti kampanye 'Kita Semua Bersaudara', itu kan enggak ada anggarannya. Nah itu bisa dari dana operasional ini," ujar Sumarsono.
Kampanye "Kita Semua Bersaudara" dibuat oleh Sumarsono. Seluruh gedung-gedung pemerintahan dipasangi spanduk bertuliskan kampanye ini.
(Jessi Carina)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
