DEPOK. Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memastikan sudah tersedianya anggaran yang dibutuhkan jika nantinya benar-benar Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Depok atau Pilkada Depok digelar tahun 2015 ini.
"Depok sudah mempersiapkan anggarannya dan sudah ada di APBD 2015. Saat dianggarkan dulu, kita tidak mengasumsikan adanya pengunduran Pilkada. Jadi dengan revisi Perppu di mana Pilkada Depok kemungkinan digelar tahun ini, maka tidak ada masalah di anggaran," kata Nur Mahmudi Ismail kepada wartawan di Balaikota Depok, Senin (16/2).
Menurut Nur Mahmudi, anggaran yang disiapkan untuk Pilkada Depok sekitar Rp 40 Miliar. "Jika kurang maka dananya bisa diambil lagi dari ABT di akhir tahun," kata Nur Mahmudi.
Menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pemilihan Kepala Daerah sesuai Pasal 201 bahwa pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan bupati atau walikota yang akhir masa jabatannya tahun 2016, 2017, 2018 dilaksanakan serentak pada tahun 2018.
Karena masa jabatan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail berakhir Januari 2016 maka Pilkada Depok akan digelar 2018.
Namun, dalam revisi Perppu Pilkada itu, Sabtu (15/2). Pemerintah dan Panja DPR menyepakati ada beberapa poin yang direvisi, di antaranya adalah Pilkada serentak dimulai pada tahun 2015 untuk jabatan wali kota dan kepala daerah yang berakhir di tahun 2015 dan di semester pertama tahun 2016.
Ini berarti, kemungkinan besar Pilkada Depok akan digelar Desember 2015 ini menunggu keputusan paripurna yang digelar 18 Februari mendatang. (Budi Sam Law Malau)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
