DKI JAKARTA - JAKARTA. Kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota, bakal segera diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk mengurai kepadatan di jalan.
Melansir Kompas.com, pemerhati transportasi dan hukum, Budiyanto mengatakan, rencana pengendalian lalu-lintas dengan sistem ERP sebenarnya sudah cukup lama sejak 2016. Namun, sampai sekarang belum dapat terwujud karena ada kendala teknis.
Budiyanto mengatakan, dibandingkan dua sistem pengendalian lalu-lintas sebelumnya yaitu sistem 3 In One dan sistem Ganjil-Genap (gage) maka ERP lebih efektif dan tepat sasaran.
"Menurut hemat saya dari beberapa sistem pengendalian lalu lintas yang paling efektif adalah ERP," kata Budiyanto kepada Kompas.com, Senin (9/1/2023).
"Sebab pengendalian dengan sistem ERP tidak ada pengecualian, dalam arti bahwa pengguna jalan waijb untuk membayar dengan besaran bayaran sesuai apa yang telah ditentukan atau besar kecilnya biaya akan ditentukan tingkat kepadatan," kata dia.
Baca Juga: Dishub DKI Jakarta: Jalan Berbayar (ERP) Masih Berupa Usulan
Asal tahu saja, sistem 3 In One diberlakukan pada 2016 dan setop pada 2018 digantikan oleh Gage. Saat ini sistem Gage masih berlaku disejumlah ruas jalan menunggu sistem ERP diresmikan di DKI Jakarta.
Budiyanto menilai, berbeda dengan sistem 3 In One serta Gage yang hanya membatasi gerak dan jumlah kendaraan, dana hasil ERP bisa dialokasikan untuk kegiatan lain yang bermanfaat seperti pembangunan jalan.
Baca Juga: Sanksi Jika Nekat Langgar ERP di Jakarta Harus Bayar 10 Kali Tarif Normal
"Hasil dari sistem ERP dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung jalan lainnya," kata Budiyanto.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Keunggulan Sistem ERP Dibandingkan Ganjil-Genap"
Penulis : Gilang Satria
Editor : Agung Kurniawan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
