TERNATE. Kementerian Perindustrian berupaya mengembangkan potensi industri kecil dan menengah (IKM) di Maluku Utara agar bisa bersaing menguasai pasar domestik dan ekspor.
Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menyebut, Provinsi Maluku Utara unggul dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang tidak dimiliki oleh sebagian daerah di Indonesia. Untuk mendukung IKM di wilayah tersebut, pemerintah meneken nota kesepahaman alias MoU antara Direktorat Jendral IKM Kemenoerin dan Pemerintah Ternate, Tidore, dan Kabupaten Halmahera Barat.
"Kesepakatan ini merupakan langkah sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengangkat potensi komoditi unggulan utama di ketiga daerah tersebut, antara lain kelapa, minyak atsiri, rempah-rempah seperti pala, cengkeh dan kayu manis, hasil perikanan, serta bambu tutul," kata Gati pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan dan Pengembangan IKM di Ternate, Maluku Utara, Selasa (17/1).
Kota Tidore, Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat merupakan daerah strategis sebagai pintu gerbang atau segitiga emas bagi Provinsi Maluku Utara. Di harapkan ke depan, para IKM di daerah tersebut semakin berkembang dan dapat dijadikan dalam satu kawasan sentra.
“Untuk itu, kami memandang perlu dilakukan kerja sama agar kegiatan yang dilakukan bersinergi, berkesinambungan dan tepat sasaran,” tutur Gati.
Untuk mencapai target tersebut, tahap pertama akan dimulai dengan penyusunan peta jalan program. Kemenperin mencatat, potensi industri di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016, antara lain populasi lebih dari 4.000 industri yang didominasi oleh industri pangan sebesar 45,7% dengan nilai produksi mencapai Rp18,8 miliar, dan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.341 orang.
Untuk industri furnitur juga menyimpan potensi yang besar sekitar 12,5%, dengan nilai produksi mencapai Rp 11,2 miliar dan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.607 orang.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya tengah gencar melakukan peningkatan daya saing dan perluasan pasar bagi pelaku IKM di dalam negeri sebagai salah satu wujud pelaksanaan dari arahan Presiden Joko Widodo yang memfokuskan pada pemerataan di tahun 2017. “Pemerataan tersebut salah satunya adalah memberikan prioritas pada pengembangan IKM,” ujarnya.
Untuk memperluas akses informasi dan promosi dalam memasarkan produk IKM dalam negeri, Menperin menyampaikan, pihaknya tengah melakukan pengembangan ekonomi digital melalui program e-smart IKM.
Walikota Ternate Burhan Abdurahman mengatakan, saat ini, di Ternate terdapat 72 IKM dengan berbagai sektor seperti makanan, kerajinan, dan pakaian. “Sebagai kota jasa dan perdagangan, pasti sangat dibutuhkan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh para IKM. Untuk itu, ke depannya, segala kebutuhan para pelaku IKM akan digenjot agar bisa lebih berkembang lagi,” tutur Burhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
