HUKUM - YOGYAKARTA. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, mengatakan bahwa kepala desa (Kades) dapat mengembalikan uang yang dikorupsi tanpa harus diadili di persidangan atau diproses secara hukum.
Menurutnya, saat ini dari jajaran Kejaksaan Agung dan Kepolisian sudah restorative justice, sehingga apabila ada Kades yang terbukti mengambil uang desa dan nilainya tidak seberapa, kalau diproses di pengadilan biayanya lebih besar.
“Artinya apa? Nggak efektif, nggak efisien, negara lebih banyak keluar duitnya dibandingkan apa yang nanti kita peroleh, ya sudah suruh kembalikan, ya kalau ada ketentuannya pecat kepala desanya, selesai persoalan kan, begitu," kata Alex dalam Peluncuran Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman Panggungharko, Yogyakarta, Rabu (1/12).
Baca Juga: DPR loloskan RUU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah ke paripurna
Walaupun saat ini kepala desa belum bisa dipecat tanpa putusan hakim, ia mengatakan perlu dibuatkan aturan mengenai hal tersebut, misalnya dengan aturan musyawarah masyarakat desa.
Ia mencontohkan memberikan opsi tersebut kepada masyarakat dengan pilihan penjara atau hanya diberhentikan dari jabatannya. “Kepala desa kamu nyolong nih, ini mau kita penjarakan, atau kita berhentikan, pastikan itu selesai. Hal seperti itu kan membuat jera kepala desa yang lain,” jelas Alex.
Menurutnya hal tersebut sudah memberi efek jera bagi kepala desa yang korup atau bermasalah. Ia juga menambahkan, bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya memenjarakan koruptor.
“Kita sudah sepakat, kalau menyangkut kerugian negara, kerugian daerah, kerugian keuangan desa, ya bagaimana semaksimal mungkin itu bisa kembali kas desa, kas daerah, atau kas negara, saya kira itu lebih efektif dari memenjarakan orang dia punya istri, dan punya anak,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
