INVESTASI - SORONG. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat, serta beberapa perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat.
Pertemuan ini dilakukan demi mengetahui kendala investasi yang kerap kali dihadapi oleh perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat.
Baca Juga: Genjot Ekonomi Papua dan Papua Barat, Ini Upaya Kepala BKPM
Selain itu, pertemuan ini juga merupakan bagian dari komitmen BKPM dalam melakukan pengawalan dalam proses investasi. Maka dari itu, di dalam kesempatan ini pihak perusahaan menyampaikan berbagai kendala yang kerap kali dihadapi saat berinvestasi, antara lain terkait infrastruktur, regulasi, pembebasan lahan, dan adanya pungutan liar.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil mengimbau agar pihak perusahaan melaporkan tindakan pungli kepada DPMPTSP setempat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
"Kalau masih ada pungli, tolong laporkan saja ke DPMPTSP, mereka akan bantu untuk laporkan ke Polisi. BKPM sudah ada nota kesepahaman langsung dengan kapolri dan kejaksaan agung untuk pengamanan investasi, jadi laporkan saja,” ujar Bahlil di Sorong, Kamis (27/2).
Baca Juga: Negara-negara ini menyatakan serius berinvestasi ke ibukota baru
Terkait dengan permasalahan lahan, Bahlil mengimbau agar para pelaku usaha bisa lebih berhati-hati dalam melakukan sosialisasi dengan penduduk setempat. Apalagi, mayoritas permasalahan pembebasan lahan oleh penduduk setempat harus diselesaikan menggunakan sistem adat.
Menurut Bahlil, menjalankan bisnis di Papua merupakan hal yang mudah jika dilakukan dengan benar. Untuk itulah sosialisasi dengan masyarakat setempat perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah terkait.
Dengan adanya pertemuan ini, Bahlil berharap agar pengusaha dan pemerintah daerah dapat lebih terbuka dan saling bersinergi antara satu sama lain. Untuk itu, Bahlil berpesan kepada Kepala Dinas DPMPTSP setempat untuk dapat terus membantu dan mempermudah pengusaha dalam menjalankan usahanya di wilayah Papua Barat ini.
Baca Juga: Pamerkan lima industri unggulan, Kemenperin yakin gaet investasi baru di Jerman
"Jangan hanya melihat besar kecilnya investasi, tapi juga lihat investasi yang menyerap banyak tenaga kerja dan dapat menciptakan multiplier effects,” paparnya.
Terlebih, kata Bahlil, sekitar 76% dari total pendapatan negara berasal dari pajak badan. Dengan kata lain, pendapatan ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia.
"Kita bantu hidupkan pengusaha, sama dengan kita bantu negara. Kalau pengusaha di sini mati, maka negara yang akan rugi. Jadi, kita harus support pengusaha,” kata Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
