Menurut Idris Sardi yang menjadi perwakilan dari FKPS-SAD, semua pihak saat ini sudah saling bersinergi positif di dalam mendukung penguatan SAD.
Idris menjelaskan sebelumnya sudah pernah dilakukan pertemuan dengan Komnas HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jambi. Pertemuan itu membahas terkait adanya dugaan konflik lahan warga SAD dan PT SAL.
“Dari proses pertemuan itu semua pihak tidak menemukan adanya konflik,” kata Idris yang juga menjadi ketua Laboratorium Sosial SAD Universitas Jambi.
Azrul, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Merangin, menyampaikan bahwa perusahaan PT SAL tidak pernah ada masalah dengan Orang Rimba atau SAD di wilayah Merangin. “Sejauh ini kami justru mampu bersinergi secara positif untuk mengatasi berbagai persoalan di lapangan,” katanya.
Baca Juga: Upaya Forum memperjuangkan penanganan hak asasi manusia orang rimba di Jambi
Sebelumnya DPRD Provinsi Jambi telah meminta hadir PT SAL untuk memberikan keterangannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan persoalan konflik lahan dengan perusahaan di kabupaten Jambi.
Rapat yang digelar pada Sabtu (26/2/2022) itu menjadi tindaklanjut dari laporan masyarakat Kelompok Tani perihal adanya konflik lahan yang terjadi di wilayah kabupaten di Jambi. Rapat ini menjadi bentuk pencarian informasi dari dibentuknya Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi.
Terkait adanya pansus tersebut, perwakilan FKPS-SAD lainnya, Elwanmendri, mengapresiasi niat baik dari anggota parlemen untuk mencari kebenaran terkait adanya dugaan konflik lahan. Namun ia berharap pencarian fakta dan informasi tersebut harus dilakukan secara teliti dan cermat. “Adanya rapat ini justru akan membuat persoalan ini menjadi jelas. Semoga ke depannya tidak ada lagi pihak yang sengaja ingin mengadu domba atau memperkeruh suasana,” katanya mengingatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
