JAKARTA. Salah satu pakar komunikasi politik yang akan dipanggil panitia hak angket DPRD DKI Jakarta adalah Emrus Sihombing. Emrus beranggapan, masalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Pimpinan DPRD DKI adalah masalah komunikasi.
Berdasarkan teori komunikasi, kata Emrus, sebuah gap komunikasi biasa terjadi jika terdapat kepentingan yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Emrus menduga, antara Ahok dengan DPRD DKI memiliki kepentingan yang berbeda. Namun, dia belum bisa menduga kepentingan apa yang dimiliki keduanya.
"Saya lihat mereka punya kepentingan yang berbeda. Apa itu, nah saya belum lihat. Kepentingan berbeda akan menimbulkan komunikasi yang berseberangan," kata Emrus kepada Kompas.com, Rabu (25/3).
Emrus mengatakan, pendapat yang akan ia lontarkan kepada panitia hak angket merupakan pandangan dari kacamata akademisi. Dan apa yang akan dia sampaikan bergantung kepada apa yang akan ditanyakan oleh anggota DPRD.
Emrus dijadwalkan bertemu panitia hak angket pada Kamis (26/3) besok, pukul 10.00. Selain Emrus, DPRD DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah pakar ahli untuk dimintai tanggapannya adalah Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, dan salah seorang akademisi dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), serta Tjipta Lesmana.
Kepada para pakar tersebut, panitia hak angket berencana menanyakan beberapa hal terkait dugaan mal-administrasi dan etika yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. (Jessi Carina)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
