Pemda DKI larang pemakaian kantong plastik, YLKI: Pemerintah harus siapkan pengganti

Selasa, 23 Juni 2020 | 22:21 WIB   Reporter: Selvi Mayasari
Pemda DKI larang pemakaian kantong plastik, YLKI: Pemerintah harus siapkan pengganti

ILUSTRASI. Pertumbuhan Industri Retail 2019: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Selasa (16/1). Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) memprediksi tahun 2019 industri ritel akan tumbuh sekitar 12%. KONTAN/Baihaki/15/1/2019


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai masyarakat perlu diedukasi dalam penggunaan wadah belanjaan. Hal ini mengingat tak semua warga membawa kantong belanja sendiri saat akan belanja.

Selain itu YLKI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu memfasilitasi pengganti kantong plastik sekali pakai, yang mulai Juli 2020 nanti dilarang penggunaannya di ibu kota. Hal ini agar konsumen tidak kebingungan ketika belanja di pasar hingga pusat perbelanjaan.

"Ketika sudah dilarang nanti, solusi di luar plastik akan seperti apa? Apakah konsumen diwajibkan membawa kantong sendiri atau ada kantong lainnya yang dibuat atau disediakan oleh pedagang," jelas Staf Peneliti YLKI, Nataliya Kurniati saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (23/6).

Baca Juga: Larangan penggunaan kantong plastik per 1 Juli, ini kata Transmart Carrefour

Nataliya menyebut, ada beberapa hal yang perlu dilihat dari sudut pandang konsumen, pertama dari segi alternatif solusi, apakah itu sudah menjadi benar-benar win-win solution bagi konsumen.

"Jangan-jangan kalau misalnya semangatnya untuk lingkungan tapi ternyata tidak praktis untuk konsumen, kemudian itu tidak terjangkau bagi seluruh kalangan konsumen, selain itu dari segi aspek hukumnya kami melihat ini harus ada sinkronisasi antara peraturan yang lama dengan peraturan yang baru," papar Nataliya.

Ia melihat ada ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan yang sebelumnya dengan peraturan yang baru karena menurutnya di aturan yang baru menghilangkan konsep yang keempat yaitu 'Return to Earth'. Sedangkan di peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta no. 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

Regulasi-regulasi tersebut memandatkan untuk pelaksanaan konsep 4R (Reduce, Reuse, Recycle, & Return to Earth/Degradable) terhadap permasalahan sampah secara holistik dan konsep 4R tersebut harus dijalankan.

Baca Juga: Matahari Putra (MPPA) siap jalankan aturan larangan kantong plastik per 1 Juli

"Menurut kami coba lihat kajiannya dulu apakah konsumen benar-benar bersedia menggunakan pengganti tas ramah lingkungan dan apakah tidak akan menimbulkan masalah ekonomi yang baru," tegasnya.

Menurut Nataliya, Harus ada alternatif lain pengganti kantong plastik, misalnya kantong plastik yang lebih ramah lingkungan. Karena menurutnya, dilihat dari dampak secara ekonominya, di pasar tradisional dan di warung-warung, mereka terbiasa untuk menggunakan kantong plastik.

Di sisi lain, penggunaan larangan kantong plastik harus dikawal. Dengan model kantong plastik yang jelas bahan bakunya atau berlabel SNI yang diharapkan bisa meningkatkan kesadaran pada masyarakat. "Tapi solusi solusi itu yang saya kira harus dikawal. Kalau pemerintah konsisten menerapkan plastik ber-SNI itu sebenarnya sudah cukup," ungkapnya.

Nataliya menyebut, kantong belanja bahan plastik dengan label SNI otomatis bahan bakunya ramah lingkungan.

Baca Juga: Mulai 1 Juli, belanja di Alfamart dilarang menggunakan kantong plastik

Selain itu, Ia menilai, sampah masih menjadi permasalahan pelik di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kondisi saat ini Indonesia dalam hal pengelolaan sampah plastik sedang mengalami krisis multidimensional menyangkut aspek krisis kelestarian lingkungan, kesehatan manusia, kedaulatan negara, kemampuan ekonomi, geopolitik, yang tentunya punya pengaruh masing-masih dalam pembentukan suatu kebijakan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selaku lembaga perlindungan konsumen memastikan amanat dalam aturan-aturan tersebut harus selaras dengan payung hukum pengelolaan sampah dan tidak berpotensi mencederai hak-hak konsumen di masa depan.

YLKI ingin memastikan konsumen mendapatkan hak pilihnya dalam menngonsumsi produk yang mengedepankan kualitas, fleksibilitas, keterjangkauan, serta tidak berpotensi menyumbang kerusakan bagi lingkungan.

Baca Juga: Ingat, mulai 1 Juli DKI larang mal, swalayan hingga pasar tradisional pakai kresek

Perlu diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani Peraturan Gubernur nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat pada Desember 2019.

Aturan ini akan mulai berlaku enam bulan sejak diundangkan pada 31 Desember 2019. Artinya pada 1 Juli 2020 mendatang warga DKI Jakarta akan dilarang berbelanja menggunakan kantong plastik dan wajib menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Asal tahu saja, dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat wajib menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan dilarang menggunakan kantong platik sekali pakai.

Kantong belanja sekali pakai yang dimaksud dalam Pergub tersebut adalah kantong yang mengandung bahan dasar plastik, polimer thermoplastic, lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon, teiniasuk yang mengandung prodegradan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli

Terbaru