Pemerintah akan libatkan peran masyarakat di desa rawan kebakaran hutan dan lahan

Minggu, 15 Maret 2020 | 18:34 WIB   Reporter: Rahma Anjaeni
Pemerintah akan libatkan peran masyarakat di desa rawan kebakaran hutan dan lahan

ILUSTRASI. Ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian berbagai pihak. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.


Kedua, menyusun berbagai regulasi terkait pengendalian karhutla dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan membentuk Manggala Agni (Brigade Pengendalian Karhutla) di 11 Provinsi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. "Sampai saat ini sudah ada sebanyak 34 Daops Manggala Agni dengan jumlah anggota sebanyak 1,994 personel," papar Nunu.

Keempat, membentuk masyarakat peduli api (MPA) di 28 provinsi yang terdiri atas 704 regu dan 10.569 anggota. Kelima, mendukung pembentukan Brigade Dalkarhutla di kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di 14 provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 870 personel.

Keenam, melengkapi sarana dan prasarana (sarpras) pengendalian karhutla baik untuk Manggala Agni atau Brigdalkarhutla di KPH dan MPA. Ketujuh, melakukan patroli pencegahan terpadu untuk menjalin sinergi dengan para pihak dengan target lokasi terpadu sebanyak 746 desa rawan karhutla.

Baca Juga: Sudah berubah, Jokowi: Riau padamkan titik api saat baru satu yang muncul

Kedelapan, melakukan patroli mandiri dan patroli rutin melalui Manggala Agni. Kesembilan, melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat dan juga siswa di sekolah. Kesepuluh, Kesepuluh, menyiapkan lahan tanpa bakar melalui pembuatan cuka kayu, briket arang, kompos, dan wood pellet.

Kesebelas, melakukan patroli udara untuk mengetahui kebakaran di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Ketigabelas, melakukan monitoring kejadian karhutla melalui menara pengawas dan thermal camera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .
Terbaru