DAMPAK VIRUS CORONA - JAKARTA. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun menggelar rapat koordinasi penyaluran bansos dengan semua bupati dan wali kota se Jawa Timur, Rabu (6/5). Rakor melalui video conference tersebut juga diikuti Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah meminta para bupati/walikota untuk segera menyelesaikan proses penyampaian data by name by address kepada Kementerian Sosial melalui Pusdatin. Data ini sebagai dasar pemberian bantuan sosial tunai kepada warga masyarakat terdampak Covid-19 senilai Rp 600.000 per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan.
“Kami mohon sampai dengan pukul 24.00 WIB Rabu ini data tersebut sudah masuk. Termasuk bagi kabupaten /kota yang belum memaksimalkan data sesuai kuota, jika masih memungkinkan untuk dapat dimaksimalkan sehingga semua kuota dapat terpenuhi,” kata Khofifah dalam pernyataan tertulis yang diterima www.kontan.co.id, Rabu (6/5).
Baca Juga: 4.000 paket sembako dan ribuan peralatan medis tiba di pulau-pulau Sumenep
Tak hanya berkoordinasi terkait bansos tunai dari Kemensos, Gubernur Khofifah juga menyosialiasikan bansos social safety net dari Pemprov Jatim. Bansos dari pemprov itu berupa, pertama, bansos suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Jatim tembus 1.000 orang, kluster baru muncul
Kedua, program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Ketiga, bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren.
Bansos pemprov yang sudah mulai bisa dinikmati para warga terdampak Covid-19 di Jawa Timur adalah dana pelapisan pada keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT berbasis kelurahan.
Dana tersebut sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPM yang berbasis kelurahan. Rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dengan tambahan bansos ini, setiap KPM berbasis kelurahan mendapatkan bantuan Rp 200.000 berupa sembako dari pemerintah pusat serta Rp 100.000 dari Pemprov Jatim.
“Kami sudah salurkan melalui transfer dari bank Himbara. Total berjumlah 333.022 keluarga penerima manfaat,” kata Khofifah.
Oleh karena itu, nilai total bantuan dari Pemprov Jatim mencapai Rp 99,9 miliar dan diberikan tiga kali selama tiga bulan ke depan.
Dari jumlah itu, tiga daerah yang sedang menerapkan PSBB mendapat alokasi sebagai berikut. Warga Kota Surabaya yang mendapatkan tambahan dari Pemprov Jatim sebanyak 118.758 KK. Adapun nilainya setara dengan Rp 5,62 miliar.
Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo yang menerima tambahan sebanyak 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp 2 miliar. Dan untuk Kabupaten Gresik yang menerima bantuan tambahan sebanyak 3.448 KPM atau setara Rp 1 miliar.
Selanjutnya, bansos social safety net yang diberikan Pemprov Jatim adalah berupa bantuan keuangan khusus bagi warga terdampak Covid-19 yang diberikan melalui kabupaten kota.
Bantuan tersebut disiapkan guna menyisir warga terdampak yang belum tersisir dan belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, maupun Bantuan Langsung Tunai dari dana desa.
“Kami menyiapkan dana bantuan keuangan khusus senilai Rp 549,9 miliar untuk 750.000 KPM yang belum mendapat intervensi dari pusat. Mereka akan dibantu Pemprov Jatim berupa bantuan tunai Rp 200.000 per bulan selama tiga bulan ke depan,” papar Gubernur Khofifah.
Tiga wilayah yang kini menerapkan PSBB juga mendapat alokasi tambahan dari dana ini. Kabupaten Sidoarjo akan mendapatkan bantuan keuangan khusus untuk 65.000 KPM warga terdampak Covid-19. Total nilainya Rp 39 miliar.
Sedangkan untuk Kabupaten Gresik akan mendapatkan intervensi bantuan keuangan khusus bagi 35.000 KPM. Adapun nilainya Rp 21 miliar.
Sedangkan Kota Surabaya akan mendapatkan bantuan keuangan khusus untuk 45.000 KPM. Nilai totalnya Rp 27 miliar.
Alhasil, dana bantuan tambahan pelapisan BPNT dan bantuan keuangan khusus, Kota Surabaya mendapatkan bansos yang akan ditransfer dari Pemprov Jatim sekitar Rp 32,62 miliar.
Sedangkan Kabupaten Sidoarjo mendapat total alokasi Rp 41,51 miliar. Adapun Kabupaten Gresik mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov Jatim sebanyak Rp 22,03 miliar.
“Ini yang akan kami transfer. Ini tidak hanya untuk area PSBB tapi untuk semua wilayah kabupaten kota di Jatim,” kata Khofifah.
Khofifah menyebutkan bahwa bupati dan wali kota diberi wewenang menentukan kriteria penerimanya. Penerimanya bisa bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun dari non DTKS.
Bantuan sosial juga diberikan untuk pedagang warung sekitar pondok pesantren. Bansos ini diberikan sebagai stimulus ekonomi bagi sektor informal terdampak Covid-19, termasuk warung sekitar pondok pesantren.
Besarannya yakni Rp 500.000 per orang per bulan selama tiga bulan. Program ini akan menyasar 600 pondok pesantren dengan masing-masing 20 warung.
Selain program bansos, social safety net penanganan Covid-19 dari Pemprov Jatim juga disalurkan dalam bentuk program reguler (refocusing). Program ini terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), program Jatim Puspa, Bantuan Permodalan BUMDes, Anti Poverty Program serta tunjangan seniman dan penjaga situs budaya.
Bantuan pekerja seni dan penjaga situs budaya diberikan kepada 750 orang seniman berupa uang tunai sebesar Rp 750.000 per orang, bantuan sembako sebesar Rp 750.000 per orang. Kemudian untuk 240 juru pemelihara situs budaya sebesar Rp 500.000 per orang selama 12 bulan serta tunjangan kehormatan diberikan satu tahun sekali saat lebaran sebesar Rp 1,05 juta.
Untuk program PKH Plus yakni ditujukan bagi PKH lansia dengan besaran bantuan Rp 2,5 juta per tahun. Program ini menyasar 7.997 KPM.
Berikutnya bantuan permodalan BUMDes yakni melalui stimulus tambahan modal BUMDes dalam upaya memulihkan kembali wisata desa. Sasarannya 100 BUMDes dengan kriteria mendukung program Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara).
Sedangkan Anti Poverty Program (APP) merupakan program pemberdayaan usaha ekonomi produktif untuk kelompok masyarakat yang beranggotakan rumah tangga rentan miskin. Bantuannya berupa sarana prasarana produksi yang bersifat hibah, dengan sasaran 21 pokmas di 17 kabupaten.
Khofifah berharap program-program tersebut menjadi bantalan sosial bagi warga yang terdampak Covid-19. “Kami mohon kerjasama dan sinergi dari bupati/walikota agar bantuan ini sampai tepat waktu dan tepat sasaran kepada masyarakat dengan cepat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
