PERKEBUNAN SAWIT - JAKARTA. Pemerintah Provinsi Riau dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bekerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) bangun 1.000 unit rumah bagi para pekerja perkebunan sawit di Bumi Lancang Kuning.
Pembangunan 1.000 unit rumah bagi pekerja sawit selaras dengan program Kementerian Pekerjaan Rakyat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Selasa (31/8), Gubernur Riau, Syamsuar, bersama dengan Ketua GAPKI Riau, Jatmiko Santosa, melaksanakan langsung peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan perumahan terjangkau itu di Palas, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (31/8).
Turut hadir menyaksikan perwakilan BP Jamsostek, BNI, serta ketua-ketua Serikat Pekerja di Provinsi Riau. "Alhamdulillah, pembangunan rumah bagi para pekerja dan buruh yang telah kita tandatangani nota kesepahaman akhir maret lalu, mulai dilaksanakan," kata Gubernur Riau Syamsuar.
Baca Juga: PTPN V targetkan empat pembangkit tenaga biogas baru dapat beroperasi pada tahun ini
Syamsuar menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau, GAPKI Riau bersama BP Jamsostek, BNI, dan Serikat Pekerja telah mencapai kata sepakat untuk membangun 1.000 unit rumah hingga 2024 mendatang.
Rencana pembangunan perumahan ini bertujuan menyediakan perumahan terjangkau bagi kaum buruh dan pekerja sawit di Riau yang belum memiliki rumah pribadi.
Sejumlah keringanan bakal diperoleh oleh para pekerja sektor perkebunan sawit. Mulai dari tanpa uang muka atau down payment (DP), bebas biaya administrasi, cicilan dengan bunga rendah, hingga kelonggaran pembayaran cicilan pertama setelah sebulan menempati rumah.
Senada dengan Ketua GAPKI Riau yang juga Chief Executive Officer PTPN V Jatmiko K Santosa menyebutkan, bahwa untuk tahap awal, sebanyak 100 rumah akan dibangun di kawasan Palas, Kota Pekanbaru.
"Dengan lokasi yang tersedia saat ini, tahap awal kita berharap dapat membangun 100 rumah. Ke depannya, jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka rumah pekerja sawit ini tentu bisa dinikmati 4 ribu orang. Semoga Allah meridhoi langkah kita," ungkapnya.
Baca Juga: Upaya memperkuat kelembagaan petani kelapa sawit di Indonesia
Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau, BPJS Ketenagakerjaan, Eko Yuyulianda menambahkan, mendukung penuh program tersebut.
Ia mengatakan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 500.000 pekerja dari sektor perkebunan sawit, baik formal maupun informal yang tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan.
“Persoalan yang dihadapi para pekerja tersebut, di antaranya adalah kesulitan akan akses pendanaan perumahan layak huni. Sehingga, dengan program tersebut, dia berharap segala kesulitan mulai dari pembayaran down payment atau uang muka hingga tingginya suku bunga dapat diselesaikan,” pungkas Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
