Jabodetabek

Pramono Sebut Tingkat Ketimpangan Ekonomi di Jakarta Menurun pada Kuartal I-2026

Jumat, 17 April 2026 | 14:33 WIB
Pramono Sebut Tingkat Ketimpangan Ekonomi di Jakarta Menurun pada Kuartal I-2026

ILUSTRASI. Pramono Anung Hadiri Mata Lokal Fest 2025 (Tribunnews/Jeprima)


Reporter: kompas.com  | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan tingkat ketimpangan ekonomi di Jakarta menurun pada triwulan I 2026. 

Ia menyebut gini ratio (indikator statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk) Jakarta turun dari 0,441 menjadi 0,423. 

Penurunan ini cukup berarti karena menekan ketimpangan di Jakarta bukanlah hal yang mudah. 

“Salah satu yang selalu menjadi kerisauan saya dan Pak Wagub (Rano Karno), yaitu yang berkaitan dengan gini ratio. Alhamdulillah kali ini ada penurunan gini ratio dari 0,441 menjadi 0,423,” ucap Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD triwulan I 2026 di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026). 

Baca Juga: APBD Jakarta Kuartal I-2026 Defisit Tipis, Belanja Lampaui Pendapatan

Menurut Pramono, menurunkan gini ratio di Jakarta merupakan salah satu pekerjaan paling sulit.

Hal ini disebabkan konsentrasi kekayaan dan perputaran uang yang besar di Ibu Kota, sehingga tingkat ketimpangan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain. 

“Itulah yang menyebabkan kenapa gini ratio dari seluruh indikator makro lainnya hanya gini ratio yang kemudian kita selalu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain,” kata Pramono. 

Meski begitu, Pramono optimistis ketimpangan bisa terus ditekan, salah satunya lewat peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. 

Selain itu, Pemprov DKI memastikan program bantuan sosial tetap berjalan dan tidak akan dikurangi. 

Program yang meliputi Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), hingga bantuan lainnya dinilai penting untuk menjaga daya beli warga.

Baginya, keberlanjutan bantuan sosial menjadi salah satu kunci untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menekan ketimpangan di Jakarta. 

“APBD kita tidak boleh mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, KAJ, KLJ, KPDC dan hal-hal lain karena inilah yang membuat bantalan sosial dan sekaligus bantalan ekonomi Jakarta itu terjaga dengan baik,” kata Pramono.

Baca Juga: Biaya Kuliah Universitas Terbuka (UT), Cek Rincian Program Diploma hingga Sarjana

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/17/13575251/pramono-sebut-ketimpangan-ekonomi-di-jakarta-turun-kjp-hingga-klj.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Terbaru