KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kuartal pertama 2026 mencapai 13,97 persen.
“Realisasi belanja daerah sudah mencapai 13,97 persen atau sebesar Rp 10,38 triliun,” ucap Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD kuartal I 2026 di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Total APBD Jakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun. Hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 9,57 triliun atau 13,39 persen.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan mencapai Rp 5,82 triliun atau 58,92 persen, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp243,2 miliar atau 3,45 persen.
Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tercatat sebesar Rp 4,77 triliun.
Baca Juga: Harta Kekayaan Presiden Prabowo Rp2,06 T: Simak Detail LHKPN Awal Menjabat!
Pramono menambahkan, hingga kuartal pertama ini terdapat 94.798 paket pengadaan yang telah diselesaikan.
Ia pun meminta agar proses pengadaan yang tersisa dapat dipercepat guna menjaga kinerja APBD tetap optimal.
“Dan untuk itu secara khusus kami minta untuk sisanya dipercepat sehingga performan APBD kita akan sehat dan berjalan dengan baik,” kata dia.
Menurut Pramono, realisasi APBD tersebut diarahkan untuk mempercepat berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
Ia menyoroti dua tantangan utama yang tengah dihadapi, yakni kondisi geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, serta potensi fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung dari April hingga September 2026.
“Pemerintah DKI Jakarta harus mempersiapkan diri menghadapi kondisi tersebut agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ucap dia.
Meski demikian, Pramono menyebut kondisi ekonomi Jakarta masih cukup solid.
Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Selain itu, indeks keyakinan konsumen pada Maret 2026 berada di level 145,5, menunjukkan optimisme masyarakat yang tinggi di tengah tekanan global.
“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kami untuk merespons dengan kebijakan yang tepat,” kata Pramono.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji sejumlah kebijakan fiskal, termasuk kemungkinan pemberian relaksasi pajak daerah guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pramono menegaskan, seluruh pengelolaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara profesional dan dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujarnya.
Baca Juga: UKT Unram 2026-2027: Lengkap D3 & S1, Jalur SNBP, SNBT, Mandiri
Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/17/13311371/realisasi-apbd-dki-jakarta-capai-1397-persen-di-kuartal-i-2026-belanja-rp.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News