DKI JAKARTA - JAKARTA. Mandeknya program rumah DP nol rupiah unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno diduga karena masalah penyeludupan anggaran. DPRD DKI Jakarta berencana memanggil pejabat pemda untuk menjelaskan duduk perkaranya.
Dugaan ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi D Fraksi PDIP, Pandapotan Sinaga saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (5/6). Tak mau isu ini mencuat, DPRD berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, wakilnya Sandiaga Uno, dan Kepala Dinas Perumahan.
"Makanya kami akan panggil Dinas Perumahannya setelah Lebaran. Kita enggak mau ada penyeludupan anggaran," kata Pandapotan.
Menurut Pandapotan, Dinas Perumahan sempat membatalkan pembangunan rumah susun DP nol rupiah. Namun, sejauh ini tidak diketahui alasan pembatalan itu.
Dia mengaku akan kecewa jika benar ada penyimpangan anggaran. Apalagi, saat ini sudah ada keluhan perumahan dari warga.
"Iya dong. Makanya saya sangat kecewa pihak Dinas Perumahan membatalkan pembgunan rumah susun. Sampai ada pengaduan warga terhadap Kamtib (Keamanan Ketertiban) bahwa kami (warga yang akan direlokasi ke rumah susun) sudah diusir-usir, tapi kapan ini mau dibangun enggak jelas," tegasnya.
Hingga saat ini, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan masih belum dapat dihubungi untuk mengklarifikasi hal tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
