CUKAI - YOGYAKARTA. Pemerintah RI disebut mempunyai tanggung jawab untuk memperbaharui sistem struktur tarif cukai hasil tembakau di Indonesia yang dinilai rawan dan rentan terhadap tindakan-tindakan manipulatif.
Celah tersebut dikatakan mesti segera ditutup dan memastikan agar setiap kebijakan yang diambil tidak membuka celah terhadap tindakan seperti disebut.
Demikian paparan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Oce Madril dalam diskusi publik daring bertajuk Penataan Kebijakan Cukai, Optimalisasi Penerimaan Negara, dan Pencegahan Korupsi di Yogyakarta, Selasa (8/9/2020).
Baca Juga: Terdampak kenaikan CHT, Indonesian Tobacco (ITIC) akan kerek harga jual tahun depan
Oce berpendapat, produk hukum kebijakan cukai hasil tembakau mestinya konsisten dengan PMK 146/2017 mengenai penyederhanaan struktur tarif cukai.
Apabila peraturan dilakukan dengan ketat dan konsisten, maka di 2019 saja negara bisa mendapatkan penerimaan yang jauh lebih tinggi dari yang sekarang.
“Ini yang kita sebut potensi kehilangan pendapatan negara karena kita tidak melakukan konsistensi kebijakan pada roadmap simplifikasi tadi, potensi itu menjadi hilang,” ujarnya.
“Ini tidak tentu korupsi karena tidak ada peraturan yang dilanggar secara langsung, tapi membuka celah perbuatan manipulatif. Sebagai bagian dari memperbaiki tata kelola, kita usulkan supaya celah begini sebaiknya ditutup saja,” tegas Oce.
Lebih lanjut Oce menjelaskan, saat ini terdapat Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat rencana jangka menengah terkait penataan kebijakan cukai rokok menuju ke arah yang lebih sederhana, dan ini juga tercantum pada rencana strategis Menteri Keuangan.
“Mudah - mudahan tidak seperti roadmap di 2017 yang sudah dibuat, tapi kemudian tidak konsisten diterapkan. Dan mudah-mudahan di 2020 -2021 dan ke depannya, pemerintah bisa lebih spesifik dan konsisten dalam keputusannya. Ada Perpres dan PMK yang bisa menjadi rujukan,” jelasnya
