JAKARTA. Rapat fasilitasi mediasi dan klarifikasi mengenai evalusi RAPERDA/PERGUB APBD DKI Jakarta 2015 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipadati awak media. Pasalnya, polemik berkepanjangan antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta terkait dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah menarik perhatian masyarakat luas, tidak hanya di Jakarta saja.
Lantaran tidak diperbolehkan mengikuti jalannya rapat tersebut, maka para media hanya dapat duduk di depan ruang rapat. Media yang meliput beragam mulai dari televisi hingga online.
Berdasarkan informasi dari pihak penerima tamu di ruang rapat, undangan yang dilayangkan untuk mengikuti rapat ini dari pihak eksekutif berjumlah 76 orang. Sementara, dari pihak DPRD berjumlah 60 orang anggota.
Sebelumnya, KOMPAS memberitakan, kemarin, Kemendagri juga telah melakukan mediasi dengan mendengar pendapat dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI. Pertemuan dengan kedua pihak itu dilakukan pada waktu yang berbeda.
Pada pertemuan dengan Pemprov DKI, Kemendagri bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sedangkan, saat pertemuan dengan DPRD DKI pada siang harinya, Kemendagri bertemu dengan anggota dewan, ketua komisi, serta badan anggaran.
Setelah pertemuan itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, pihaknya telah memiliki gambaran secara umum mengenai permasalahan kedua pihak ini. Reydonnyzar atau Donny mengatakan belum ada kesepakatan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.
Akan dilihat apakah APBD yang telah dikirimkan merupakan kesepakatan bersama. Jika pada pertemuan besok disimpulkan belum ada kesepakatan, Kemendagri akan mengambil langkah lebih lanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
