PAJAK-JAKARTA. Rasio pajak daerah atau local tax ratio masih rendah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio pajak daerah secara nasional pada 2022 baru menyentuh angka 1,3%.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan, angka tersebut masih perlu dioptimalkan atau setidaknya berada di angka 3%. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
"Ini supaya daerah itu tidak tergantung dari transfer ke daerah. Nah, memang targetnya bisa mencapai 3% itu ya sudah bagus," ujar Sandy dalam acara media gathering di Jakarta, Senin (16/10).
Baca Juga: Kemenkeu Upayakan Rasio Pajak Daerah Naik ke Angka 3%
Sandy menyebut, saat ini hanya Provinsi Bali yang baru menyentuh angka rasio pajak daerah di atas 3%, yakni sebesar 3,23%. Sementara, provinsi lain masih berada pada kisaran 1%.
Sebut saja, Provinsi Bangka Belitung sebesar 1,29%, Kalimantan Selatan sebesar 1,89%, Gorontola di angka 1,4%, Maluku sebesar 1,42% dan DI Yogyakarta sebesar 2,18%.
Sementara provinsi lain yang masih berada pada kisaran 0% adalah Provinsi Riau sebesar 0,71%, Sulawesi Tenggara 0,55%, Papua 0,79% serta Kalimantan Timur sebesar 0,32%.
"Kita lihat baru Provinsi Bali yang secara komposisi tax rationya itu sudah di atas 3%. Lainnya masih belum. Bahkan Kalimantan Timur hanya 0,32%," katanya.
"Ini yang coba kita terus dorong melalui UU HKPD, bagaimana kita bisa membantu peningkatan local tax terjadi," imbuh Sandy.
Baca Juga: Berkat Pemilu, Setoran Pajak 2023 Diramal Lampaui Target
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
