JAKARTA. Sebanyak 17 perwakilan pengunjuk rasa di Mabes Polri menemui perwakilan Polri untuk menyampaikan tuntutan pada Senin (16/1). Salah satunya, Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, setidaknya ada lima poin yang disampaikan dalam audiensi selama satu jam itu.
"Mereka minta agar Polda Jawa Barat jangan ada pembiaran indikasi adanya ormas yang melakukan tindakan anarkistis," ujar Rikwanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/1). Tuntutan ini merujuk pada bentrok antara FPI dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu.
Rikwanto mengatakan, perwakilan pengunjuk rasa menduga adanya pelanggaran hukum oleh LSM tersebut, namun dibiarkan oleh petugas.
Perwakilan juga menganggap polisi pilih kasih terhadap laporan yang diterima. "Diharapkan Polri bisa bekerja profesional dan tidak berpolitik karena menduga Polri hari-hari ini seperti berpolitik," kata Rikwanto.
Perwakilan ormas juga menyayangkan bentrok antara FPI dengan GMBI terjadi usai pemeriksaan pimpinan FPI Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat. Mereka juga meminta agar Kapolda Irjen Anton Charliyan dicopot dari jabatannya.
Selain itu, Polri diminta waspada dengan indikasi bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). "Polri juga harus paham adanya ancaman dari PKI supaya bisa memilah-milah di lapangan," kata Rikwanto menyebutkan tuntutan massa.
Rikwanto mengatakan, aspirasi itu juga disampaikan dalam bentuk tertulis beserta video rekaman.
Polri, kata Rikwanto, menyambut positif tuntutan pengunjuk rasa. Ia memastikan Polri akan menindaklanjuti laporan itu.
"Kita akan lakukan pendalaman informasi tersebut. Butuh waktu dan ada mekanisme tersendiri," ucapnya.
(Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
