Siapa Arsul Sani? Profil Lengkap Hakim MK yang Dilaporkan Karena Dugaan Ijazah Palsu

Penulis: Ryan Suherlan | Editor: Ryan Suherlan

KONTAN.CO.ID - Nama Arsul Sani, Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK), tengah menjadi sorotan publik. Selain kiprahnya sebagai politisi PPP dan advokat, Arsul Sani kini menghadapi tudingan terkait ijazah doktoralnya dari Collegium Humanum – Warsaw Management University (Polandia) diduga palsu.

Kampus tersebut, Collegium Humanum – Warsaw Management University, memang sempat menjadi sorotan karena tudingan praktik kriminal terorganisir oleh Biro Anti-Korupsi Polandia.

Arsul Sani dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atas tuduhan “ijazah doktor palsu”. Majelis Kehormatan MK kabarnya tengah mendalami kasus tersebut.

Namun Arsul Sani membantah tudingan tersebut. Arsul Sani bahkan telah menunjukkan ijazah aslinya dan foto saat wisuda.

Lantas tahukah Anda siapa Arsul Sani?

Melansir dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berikut profil Arsul Sani:

Profil Arsul Sani

Arsul Sani memulai pendidikannya di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, dan lulus dari sana pada 1987. Sejak masih mahasiswa, Asrul Sani aktif di HMI dan Senat Mahasiswa FH-UI, menunjukkan semangat aktivisme dan kepedulian sosial. Setelah menempuh pendidikan hukum, Arsul Sani memilih jalur praktisi hukum — ia menjadi volunteer di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak 1986 hingga 1988.

Tidak berhenti di situ, Arsul Sani memperdalam ilmunya secara internasional. Ia pernah belajar di University of Technology Sydney (Australia), serta mengikuti program di Japan Institute of Invention di Tokyo. Dia kemudian menyelesaikan gelar magister di London School of Public Relations, dan lanjut meraih gelar doktor bidang “Justice, Policy & Welfare Studies” dari Glasgow Caledonian University dan Collegium Humanum di Polandia.

Karier Politik Arsul Sani

Sebelum bergabung ke Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani sudah sangat dikenal sebagai politisi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dalam dua periode (2014–2019 dan 2019–2024), dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.
Selama di DPR, Arsul aktif di Komisi III yang membidangi hukum dan HAM, serta terlibat dalam badan-badan legislatif seperti Baleg dan BAKN.

Selain politik, Arsul Sani memiliki rekam jejak panjang sebagai advokat dan arbiter. Sebelum ke parlemen, Arsul Sani bekerja di berbagai firma hukum besar dan menjadi bagian dari tim pengacara pemerintah dalam sengketa internasional. Ia juga aktif di organisasi profesi dan kemasyarakatan, misalnya LPBH NU, Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), hingga Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK).

Arsul Sani resmi menjabat sebagai Hakim Konstitusi setelah dilantik pada 18 Januari 2024, menggantikan Wahiduddin Adams. Penetapan Arsul Sani dilakukan melalui keputusan DPR usulan fraksi-fraksi parlemen, yang kemudian disetujui secara bulat oleh Komisi III DPR RI. Setelah terpilih, Arsul Sani mundur dari jabatan politiknya di DPR dan partai PPP agar memenuhi persyaratan netralitas hakim MK.