/2026/04/18/1514733847.jpg)
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Warga DKI Jakarta perlu bersiap-siap menghadapi puncak musim kemarau dan antisipasi fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berpotensi menyebabkan kekeringan. Warga perlu menampung air bersih dari sekarang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkirakan puncak musim kemarau berlangsung hingga September 2026. Sedangkan fenomena El Nino diprediksi berlanjut hingga awal 2027.
Selama puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi kekeringan pada 1-10 September 2026. Peringatan tersebut mencakup hampir seluruh wilayah Jakarta. Hanya Jakarta Selatan yang tidak masuk dalam wilayah peringatan kekeringan.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan, peringatan tersebut berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Peringatan dini kekeringan meteorologis berdasarkan informasi BMKG mencakup hampir seluruh wilayah Jakarta dengan kategori siaga kecuali Jakarta Selatan," kata Marulitua dalam keterangan resminya, Sabtu (5/9/2026).
Pemprov DKI Jakarta telah mengambil langkah proaktif dengan menyiagakan sebanyak 1.027 personel lintas instansi serta 29 mobil tangki air bersih untuk menghadapi puncak musim kemarau.
Baca Juga: Ratusan Santri Di Sidoarjo Keracunan MBG, Simak Pertolongan Pertama Keracunan Makanan
Dalam Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya kewaspadaan dini terhadap berbagai potensi risiko bencana iklim.
"Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam keterangan resmi.
Sebanyak 1.027 personel gabungan yang dikerahkan berasal dari berbagai unsur, termasuk jajaran pemerintah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, PAM Jaya, Palang Merah Indonesia (PMI), unsur relawan, hingga mitra kebencanaan. Pemantauan di wilayah-wilayah rawan serta koordinasi lintas sektor diperketat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Tonton: Media Asing Sorot MBG Prabowo, 512 Siswa Keracunan di Sidoarjo
Distribusi Air Bersih dan Antisipasi Kekeringan
Untuk mengatasi potensi kekurangan air bersih bagi warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta bersama 10 instansi atau lembaga terkait telah menyiapkan total 29 mobil tangki. Pemetaan wilayah rawan kekeringan beserta tingkat kebutuhan warga juga dilakukan secara terperinci hingga level kelurahan.
Gubernur Pramono juga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar tidak menunggu situasi darurat terjadi sebelum bergerak melakukan penanganan di lapangan.
"Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran," jelas Pramono.
Bagi masyarakat yang mengalami kendala kekurangan air bersih akibat kemarau, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengimbau agar warga segera memanfaatkan layanan darurat terpadu.
"Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya," terang Marulitua Sijabat
Mitigasi Risiko Kebakaran di Musim Kemarau
Selain ancaman kekeringan, peningkatan kasus kebakaran menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan catatan sepanjang Juli hingga Agustus 2026, tercatat ada 457 kejadian kebakaran, di mana 240 kejadian di antaranya terjadi khusus pada bulan Agustus saja. Sebagian besar dugaan penyebab kebakaran dipicu oleh korsleting listrik (169 kejadian), dengan objek yang paling sering terbakar adalah tumpukan sampah (122 kejadian).
Gubernur Pramono menekankan pentingnya pengawasan di titik-titik rawan serta masifnya edukasi pencegahan kepada masyarakat. Setiap Rukun Warga (RW) juga diminta untuk memastikan ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) guna melakukan penanganan dini pada insiden kebakaran skala kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
