Jakarta. Relawan Teman Ahok berani membuka data keuangan mereka. Hal itu untuk membantah tudingan dari Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang.
Satu diantara pendiri Teman Ahok, Singgih Widyastomo mengaku kaget begitu mendengar pemberitaan bahwa Teman Ahok disebut menerima dana sebesar Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi. Karena itu, Teman Ahok memberikan kesediannya keuangannya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami kaget sih dengan berita tersebut. Tapi kami siap jika harus diseldiki KPK. Kita oke dan tidak ada masalah. Kita yakin sekali masih di jalan yang benar, karena memang anggaran itu semua dari penjualan merchandise," ujar Singgih saat dihubungi Kamis (16/6/2016).
Teman Ahok mengaku memiliki data lengkap perihal penerimaan dan pengeluaran keuangan mereka. Singgih mewakili Teman Ahok mengaku heran dengan tudingan yang dilayangkan Junimart.
"Ada datanya dong pasti. Makanya kita bingung juga kok tiba-tiba ada fitnah ke kita. Tapi kita clear kok siap diselidiki. Pasti siap buka data keuangan Teman Ahok," imbuh Singgih.
Sebelumnya, tudingan Junimart dikatakan saat Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/6/2016). "Untuk kelanjutan kasus reklamasi. Karena kami dapat info ada dana pengembang reklamasi sebesar Rp 30 Miliar untuk Teman Ahok. Dan dana tersebut disalurkan lewat Sunny dan Cyrus," kata Junimart.
Junimart bertanya apakah KPK sudah memeriksa orang tersebut. Sebab, ia kembali mendapatkan informasi orang tersebut dipecat karena mengetahui aliran dana reklamasi. "Tolong dijawab," kata Junimart.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kasus reklamasi akan segera dinaikkan ke penuntutan. Sedangkan untuk persoalan dugaan suap, KPK akan mengeluarkan surat penyelidikan. "Perlu waktu cukup lama dan kita masih teliti dan akan kita laporkan," ujarnya.
Pada rapat Komisi III DPR dengan KPK, Selasa (14/6/2016), Junimart juga meminta penjelasan perkembangan kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Ia mempertanyakan apakah terdapat tersangka selain Politikus Gerindra Sanusi. "Apakah tidak mungkin. Berpotensi yang lain jadi tersangka misalnya. Setelah ini apa yang akan dilakukan KPK dalam menuntaskan kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta ini," tutur Junimart.
(Dennis Destryawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
