kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Terkait rencana pemindahan ibukota ke Kaltim, ini permintaan warga Dayak


Jumat, 18 Oktober 2019 / 05:12 WIB

Terkait rencana pemindahan ibukota ke Kaltim, ini permintaan warga Dayak
ILUSTRASI. Pemandangan permukiman di pusat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Empat desa di Kecamatan Sepaku yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara rencananya akan menjadi lokasi pusat pemerintah


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengumpulkan perwakilan Etnis Dayak terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Tujuannya, agar pemerintah bisa mendengar harapan dan masukan dari para perwakilan Suku Dayak terkait rencana pemerintah tersebut.

“Seminar nasional ini bertujuan menampung gagasan konstruktif dari masyarakat lokal khususnya Etnis Dayak,” ujar Sekretaris Menteri PPN Himawan Hariyoga Djojokusumo di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga: Jangan sampai lupa, Jumat (18/10) batas akhir pendaftaran sayembara ibu kota

Dalam kesempatan itu, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional, Dagut H. Djunas meminta pemerintah pusat memperhatikan keberlangsungan hidup warga Dayak. Sebab, saat ini masyarakat Dayak tak lagi memiliki tanah garapan. Karena, sebagian besar tanah di Kalimantan Timur dikuasai pihak swasta untuk dijadikan perkebunan sawit.

“Masyarakat kita ingin punya tanah 5 hektare tiap keluarga yang punya sertifikat gratis, dan setiap desa punya hutan adat 10 hektare,” kata Dagut.

Sementara itu, tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kalimantan Tenggara, Dolvina Damus mengatakan, saat ini mayoritas warga Dayak menggantungkan hidupnya dengan cara bertani dan berkebun. Sedangkan masyarakat lain yang hidup di Pulau Kalimantan, berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil maupun swasta.

Baca Juga: Jangan sampai orang Kalimantan Timur cuma menonton di ibukota baru

Menurut dia, hal tersebut membuat terjadinya kesenjangan sosial. Atas dasar itu, dia berharap pemerintah memperhatikan warga Dayak dalam pembangunan ibu kota baru, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

“Kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik sosial. Ini yang perlu diantisipasi. (Oleh karena itu) diharpakan dalam pembangunan ibu kota negara dapat diberikan kebijakan khusus kepada suku bangsa Dayak terkait dengan ketenagakerjaan,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Permintaan Warga Dayak Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim"
Penulis : Akhdi Martin Pratama
Editor : Bambang Priyo Jatmiko


Reporter: kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Video Pilihan


Close [X]
×