Tolak kenaikan UMP 2022, buruh akan demo di lokasi ini

DEMO BURUH - JAKARTA. Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa / demo menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang terlalu kecil. Demo buruh menolak kenaikan UMP 2022 berlangsung di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung dll.

UMP tahun 2022 di 33 provinsi sudah ditetapkan. UMP 2022 ini akan berlaku mulai awal tahun depan.

Seperti diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan, besaran kenaikan UMP tahun 2022 sangat kecil. Hal ini karena kondisi ekonomi dan inflasi yang menjadi dasar perhitungan UMP, bernilai kecil.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat UMP pada tahun 2022 naik rata-rata sebesar 1,09%.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan besaran kenaikan UMP itu saat menggelar konferensi pers tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Pekerja 2022 pada 16 November 2021. Kebijakan penetapan Upah Minimum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan data yang sudah ada, UMP tahun 2022 terbesar adalah di DKI Jakarta DKI Jakarta: Rp 4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 hanya sedikit, karena tahun 2021 UMP Jakarta Rp 4.416.186,548.

Besaran UMP terendah tahun 2022 adalah di Jawa Tengah Rp 1.813.011. Tahun 2021, besaran UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.798.979.

Dilansir dari Kompas.com, demo buruh di Jakarta untuk menolak kenaikan UMP 2022 dilakukan oleh elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Selain itu, buruh KSPSI juga berunjuk rasa di sejumlah daerah.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut, termasuk mengenai kenaikan upah 2022. Pertama, KSPSI menolak formula penetapan IMP menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut Andi Gani, PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang kini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan begitu, ia menilai tidak layak jika penetapan upah tetap memakai formula yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. "Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," tegasnya dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (24/11/2021) mengenai rencana demo buruh besok.

Kedua, kata Andi Gani, ada kabar mendadak bahwa besok merupakan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di MK. Untuk itu, KSPSI meminta kepada MK yang besok akan mengumukan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja bisa berlaku adil. "Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepetingan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ketiga, Andi Gani juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.

Andi Gani menegaskan, demo buruh ini merupakan rangkaian dari rencana aksi besar yang rencananya akan dilakukan pada 29-30 November 2021. Namun, rencana aksi besar gabungan dari beberapa konfederasi buruh masih terus dikoordinasikan. Andi Gani menginstruksikan kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga ketertiban dalam aksi unjuk rasa dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit KSPSI Roy Jinto mengatakan, demo butuh tidak hanya di Jakarta tapi juga di beberapa wilayah. Salah satunya adalah Jawa Barat (Jabar). Roy memastikan ribuan buruh di Jawa Barat akan turun ke jalan untuk demo menolak kenaikan UMP 2022.

Pertama, demo buruh akan dilakukan di depan Gedung Sate Bandung yang rencananya dihadiri oleh 3.000 buruh. Kemudian, sekitar 5.000 buruh akan datang ke Jakarta. "Tuntutannya sama. Pertama, meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua, meminta upah minimum tahun 2022 diputuskan secara adil dan bijaksana," jelasnya.

Daftar UMP tahun 2022

Berikut daftar UMP tahun 2022 di sejumlah daerah per Rabu 24 November 2021:

Para gubernur di Indonesia telah menetapkan upah minimum di masing-masing wilayahnya. Tercatat, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 rata-rata naik 1,09%.