KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 4.027.901. Angka tersebut naik 6,69% atau sebesar Rp 252.658 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat Rp 3.775.243.
Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengatakan, penetapan UMP telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi.
Pembahasan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, hingga mempertimbangkan data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jakarta 20 November 2026, Hujan Ringan di 3 Wilayah Ini
“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” kata Zainal dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan data BPS, ekonomi Kaltara tumbuh 5,51% pada kuartal III-2026. Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year (yoy) pada September 2026 tercatat sebesar 2,56%.
Kedua indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengupahan. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan daya beli pekerja serta kemampuan dan keberlangsungan usaha.
Zainal menjelaskan, perhitungan UMP mengacu pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Formula pengupahan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.
"Dari hasil pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi, UMP Kaltara Tahun 2027 akhirnya ditetapkan sebesar Rp 4.027.901," ujarnya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya 20 November 2026 Dominasi Berawan, Hujan Turun di Sukolilo
Meski mengalami kenaikan, UMP Kaltara 2027 masih berada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) provinsi pada 2026.
Dengan nilai KHL sebesar Rp 5.198.544, UMP 2027 setara dengan 77,48% dari kebutuhan hidup layak tersebut.
Selain UMP, Pemprov Kaltara juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha.
Rinciannya, sektor pertanian kelapa sawit sebesar Rp 4.053.065, pertambangan batubara Rp 4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam Rp 4.070.174.
Zainal berharap, keputusan mengenai UMP dan UMSP 2027 dapat diterima serta dilaksanakan oleh seluruh pihak.
Ia meminta pengusaha mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, pekerja juga diminta menjaga komunikasi dan membangun hubungan industrial yang harmonis dengan perusahaan.
“Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” kata Zainal.
Baca Juga: BSU 2026 Kapan Cairnya? Ini Update Jadwal Terbarunya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News