UMP Riau 2027 Naik 6,63% Jadi Rp 4,03 Juta, Ini Rincian Upah Sektoralnya

Jumat, 20 November 2026 | 11:03 WIB
UMP Riau 2027 Naik 6,63% Jadi Rp 4,03 Juta, Ini Rincian Upah Sektoralnya

ILUSTRASI. UMP 2027 - Uang tunai (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Reporter: Lailatul Anisah  | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi Riau resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 4.031.142 per bulan. Angka tersebut naik 6,63% dibandingkan UMP Riau tahun 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Ronni Rakhmat mengatakan, penetapan tersebut sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau yang telah disampaikan kepada Gubernur Riau SF Hariyanto.

"Dan Alhamdulillah Pak Gubernur telah menandatangani SK UMP Riau," ujar Ronni dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: UMP Sumsel 2027 Naik 6,77% Jadi Rp 4,21 Juta, Ini Ketentuan bagi Pengusaha

Selain UMP, Pemprov Riau juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sektor minyak dan gas bumi (migas) serta pertanian atau perkebunan.

Untuk sektor migas, UMSP ditetapkan sebesar Rp 4.054.676 per bulan, naik 6,63% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMSP sektor pertanian atau perkebunan ditetapkan sebesar Rp 4.034.603 per bulan, atau meningkat 6,63% dari 2026.

Di sisi lain, Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota saat ini mulai menggelar rapat untuk menyusun rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) kepada masing-masing bupati dan wali kota.

Selanjutnya, besaran UMK dan UMSK tersebut akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau.

Baca Juga: UMP Kaltara 2027 Naik 6,69% Jadi Rp 4,02 Juta, Ini Rincian Upah Sektoralnya

Ronni menyebutkan, batas akhir penetapan UMP dan UMSP Riau paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK kabupaten/kota dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.

"Untuk UMP dan UMSP Riau, batas akhir penetapan paling lambat tanggal 21 November dan hari ini sudah ditandatangani. Sementara untuk UMK dan UMSK kabupaten kota paling lambat tanggal 25 November," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Terbaru