KONTAN.CO.ID - SAROLANGUN. Ikhtiar Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD) terus berlanjut untuk memecahkan masalah Orang Rimba dalam mendapatkan ruang hidup dan sumber penghidupan yang lebih layak.
Masih adanya laporan beberapa kepala keluarga (KK) Orang Rimba yang diindikasikan masih nomaden dan terkadang menempati kebun sawit masyarakat menjadi perhatian serius forum kemitraan.
Hal tersebut menjadi benang merah dari hasil pertemuan FKPS-SAD yang digelar di Kantor TNBD Sarolangun, Jambi, Senin (8/11).
Dalam pertemuan tersebut hadir para pihak yang menjadi anggota dari FKPS-SAD. Diantara yang hadir ada Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, Yayasan Prakarsa Madani, Babinsa, Kepala Desa Bukit Suban, PT Sari Aditia Loka (PT SAL), Temenggung dan Tengganai beserta perwakilan komunitas Orang Rimba.
Baca Juga: Pentingnya memilih Orang yang Akan Dijadikan Guru
"Pertemuan forum ini merupakan implementasi pertemuan sebelumnya. Di sini kita mencoba mencarikan cara untuk memberikan ruang hidup serta memastikan jaminan keamanan tempat warga Suku Anak Dalam di masa kini dan yang akan datang," kata Elwa Mendri, perwakilan dari sekretariat FKPS-SAD dalam acara di Sarolangun.
Elwa menjelaskan, pertemuan yang dilakukan kali ini menjadi rangkaian dari kegiatan yang telah dilakukan di kantor Bappeda Kabupaten Sarolangun pada 14 Oktober 2021 silam.
Dalam pertemuan itu, kata dia, dilakukan evaluasi program pembangunan Orang Rimba sepanjang 2021 dan rencana lanjutan Program Pembangunan Sosial Orang Rimba/SAD tahun 2022, terutama dalam mengimplementasikan strategi pemenuhan ruang hidup dan sumber penghidupan serta peningkatan akses layanan publik bidang kependudukan, Pendidikan, Kesehatan dan layanan sosial.
Dalam kesempatan itu, Kepala Balai TNBD, Haidir, menegaskan kembali perihal Pengelolaan TNBD berdasarkan ketetapan zonasi yang di-sahkan 2019 dalam Optimalisasi Tapak Keluarga dan Pengembangan Jenis SDA Bernilai Ekonomi Tinggi di Zona Tradisonal/Tanah Behuma.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN fokus selesaikan 8 konflik pertanahan pada 2021
Fungsi TNBD adalah membantu dalam hal penyediaan dan penataan atau pengaturan ruang hidup sesuai ketentuan yang berlaku bagi Orang Rimba, di mana lokasinya, berapa luasannya dan jenis komoditi yang dikelola.
“Sementara untuk teknis pengembangan ruang ini dikembangkan menjadi ruang sumber produksi pangan akan dibantu oleh para pihak, salahsatunya oleh Dinas TPHP kab. Sarolangun dan dengan adanya aturan pengelolaan Taman Nasonal ini membuka ruang bagi pemerintah masuk untuk membantu Orang Rimba dalam memanfaatkan zona tradisional di dalam Kawasan TNBD”, ujar Haidir dalam keterangannya, Selasa (9/11).
Sementara itu Dedy Hendry selaku kepala dinas mewakili Pemkab Sarolangun menyampaikan dinas TPHP menyatakan siap membantu dari aspek pendampingan teknis budidaya untuk pengelolaan tapak keluarga ini.
Disampaikan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun tetap berkomitmen dalam membangun Orang Rimba dan hal serupa Pemerintah pernah lakukan dalam membantu Orang Rimba berupa pemberian lahan dan membangun rumah serta akses layanan.
Dedy berharap melalui Ninjo dan Temenggung Nggrip agar Orang Rimba punya motiivasi untuk maju, pemerintah akan membantu bagi Orang Rimba yang mau maju berusaha untuk lebih baik lagi dan mengapresiasi kedatangan perwakilan Orang Rimba jauh-jauh datang dari Air Hitam ke Sarolangun berkomitmen niat untuk berubah lebih baik dengan memanfaatkan Tapak Keluarga yang disediakan TNBD.
“Pemerintah tidak memaksakan berubah tetapi memberi pilihan hidup yang lebih baik bagi Orang Rimba dan ke depan kita berharap selain PT. SAL, akan ada perusahaan lainnya yang mau bersama-sama forum membantu pemberdayaan SAD”, ujarnya.
Baca Juga: Fasilitas pendidikan dibangun, warga Suku Anak Dalam bisa belajar setiap hari
Elwamendri kembali menyinggung pula keberadaan kelompok Meriau sebagai anggota Temenggung Nggrip yang masih kerap berpindah-pindah tempat. Ia mengatakan bahwa sebenarnya pada tahun 2020 kelompok Meriau ini sudah bermukim bahkan membangun rumah di dalam Kawasan Taman Nasional sesuai ketentuan TNBD.
Kelompok Meriau ini, kata Elwa, sudah mulai mengelola lahan untuk pemenuhan pangan dan sumber mata pencaharian walaupun kadang masih berpindah dengan alasan tertentu.
Ia melanjutkan, pada tahun 2021 ini ada permintaan lagi sebanyak 7 KK dari kelompok Orang Rimba dari Kelompok Meriau. Mereka ini juga sudah menyatakan kesediaan untuk bermukim dan mengelola ZPT (Zona Pemanfaatan Tradisional) sebagai lumbung pangan dan sumber mata pencaharian di Tapak Keluarga yang telah disediakan oleh TNBD.
"Dan dengan adanya pertemuan ini menegaskan bahwa ke depan Ruang Hidup dan Sumber Penghidupan Orang Rimba menjadi komitmen para pihak yang tergabung dalam FKPS-SAD melaui pemanfaatan Tapak Keluarga dan Tapak Komunal" tegas Elwa.
Bahkan 1 KK atas nama Doyet, sebenarnya telah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah dan menjadi salah satu peserta bedah rumah sebagai program dari desa Buki Suban. Doyet bersedia untuk mengelola tapak keluarga yang telah disediakan sebagai sumber penghidupan. “ Saya harap Pak Doyet bisa menempati rumah kembali dan merawatnya dengan baik’’, kata Mujito, Kepala Desa Bukit Suban
Apa yang disampaikan Elwamendri Idris dan Mujito tersebut ternyata juga diperkuat oleh Ninjo dan Temenggung Nggrip, dua wakil dari Orang Rimba. Keduanya mengaku bersedia untuk bermukim di kawasan Tapak Keluarga untuk mengelola ZPT (Zona Pemanfaatan Tradisional) sebagai sumber pangan dan mata pencaharian jangka panjang.
Selanjutnya: Sejumlah kemajuan yang dialami orang rimba di Jambi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
