YOGYAKARTA. Pemerintah Kota Yogyakarta optimistis bisa mencapai target penurunan angka kemiskinan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2012-2016 yaitu 8,4% dari total penduduk.
"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta mencapai 8,82% atau 35.516 jiwa," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad di Yogyakarta, Jumat.
Menurut Edy, data berupa angka kemiskinan di Kota Yogyakarta selalu beragam tergantung dari instansi yang melakukan survei karena kriteria atau parameter yang digunakan berbeda-beda.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan survei atau pendataan penduduk miskin secara rutin setiap tahun untuk menetapkan penduduk miskin penerima kartu menuju sejahtera (KMS).
Pada 2015, total penerima KMS tercatat sebanyak 18.881 kepala keluarga atau 60.230 jiwa. Jumlah tersebut berkurang dibanding tahun sebelumnya sebanyak 20.481 kepala keluarga atau 64.999 jiwa.
Sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui pemenuhan akses di bidang pendidikan dan kesehatan guna mengurangi beban biaya, bantuan modal kepada masyarakat ekonomi bawah, peningkatan keterampilan, dan mensinergikan program pengentasan kemiskinan antar instansi.
"Anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang dialokasikan melalui APBD sudah melebihi amanat undang-undang," katanya.
Selain itu, Edy mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengadakan pelatihan keterampilan dan wirausaha kepada masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah, termasuk pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas.
"Pemberian bantuan modal dilakukan melalui program kelompok usaha bersama, dan pemberdayaan ekonomi wilayah," katanya.
Pada tahun ini, Bappeda Kota Yogyakarta juga menyiapkan sistem informasi manajemen untuk merekam semua kegiatan dan program yang sudah diimplementasikan dalam penanganan kemiskinan di Kota Yogyakarta.
"Pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan kemiskinan adalah terobosan baru. Tujuannya mengurangi 'overlapping' penerima bantuan penanganan kemiskinan," katanya.
Sistem tersebut berisi berbagai sumber data yang dijadikan sebagai basis data penduduk miskin Kota Yogyakarta, di antaranya berasal dari basis data penerima kartu menuju sejahtera, data penduduk miskin hasil pendataan Badan Pusat Statistik 2011 dan 2015 ditambah data administrasi kependudukan.
Data yang tersimpan dalam sistem informasi manajemen penanganan kemiskinan tersebut akan selalu dimutakhirkan setiap kali ada intervensi yang dilakukan terhadap penduduk miskin yang terdata.
"Petugas penanganan kemiskinan baik di tingkat kota atau wilayah bisa memberikan notifikasi setiap kali melakukan kegiatan intervensi penanganan kemiskinan," katanya.
Dengan demikian, lanjut Edy, tidak akan ada lagi tumpang tindih sasaran atau program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
