Dalam surat itu, APHI meminta pemerintah menunda penerapan regulasi gambut agar bisa dievaluasi secara komprehensif. Sebabnya, lahan pengganti yang bisa dipastikan oleh Kementerian LHK hanya seluas 10.360 hektare (Ha) yang ada di Riau.
"Lahan pengganti tidak sebanding dengan areal yang dibutuhkan seluas 398.216 hektare. Jika lahan pengganti berada di luar Riau, maka akan tidak efisien dan menambah biaya pengangkutan sampai ke pabrik," katanya
Pengurangan konsesi HTI yang sebelumnya ditanami akan membuat industri kehilangan bahan baku sekitar 9,5 juta meter kubik per tahun, sehingga produksi pulp dan kertas di Riau akan berkurang 2,12 juta ton per tahun.
Dampaknya terhadap penerimaan ekonomi negara adalah penurunan ekspor 1,48 ton per tahun, yang mengakibatkan kehilangan devisa negara sebesar 594,720 miliar dolar AS, belum termasuk pajak ekspor dan pajak lainnya.
Muller mengatakan, penerapan kebijakan dikonsesi yang sudah ditanami, mengakibatkan pemegang izin HTI kehilangan investasi yang sudah ada sekitar Rp6,63 triliun. Ditambah lagi dengan kewajiban bagi pemegang izin diwajibkan untuk menghutankan area yang dilepaskan tersebut.
"Biaya pemulihan dengan tanaman asli hutan dan sebagainya, diperkirakan biayanya Rp40 juta per hektare, jadi total keseluruhan area hampir mencapai Rp16 triliun," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
