Abaikan kecaman pemerintah, LSM asing tetap lanjutkan kampanye di Papua

Rabu, 13 November 2019 | 18:06 WIB   Reporter: Yudho Winarto
Abaikan kecaman pemerintah, LSM asing tetap lanjutkan kampanye di Papua

ILUSTRASI. LSM asing kampanye terhadap industri kelapa sawit yang dituding melakukan deforestasi di Indonesia. KONTAN/Fransiskus Simbolon


PERKEBUNAN SAWIT - JAKARTA. Kecaman pemerintah Indonesia terhadap tindak tanduk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Amerika Serikat, Mighty Earth, yang beroperasi secara ilegal di Indonesia tampaknya tidak diambil pusing oleh LSM tersebut. Bahkan, LSM ini berikrar akan tetap melakukan kampanye terhadap industri kelapa sawit yang dituding melakukan deforestasi di Indonesia.

"Tapi kami memiliki laporan, dan kampanye ini tidak akan berhenti" kata Campaign Director Mighty Earth, Phil Aikman dilansir dari Antaranews.com, Rabu (13/11).

Baca Juga: Gapki: Upaya Uni Eropa mendiskriminasi sawit mendesak diselesaikan

Sejak 2017, Mighty Earth telah melayangkan aduan ke Forest Stewardship Council (FSC) terkait pelanggaran dalam pembukaan lahan sawit di Papua yang dilakukan oleh Korindo Group dengan cara pembakaran.

Namun, hasil investigasi yang dilakukan selama dua tahun oleh FSC menunjukkan bahwa Korindo Group tidak terbukti melakukan pembakaran seperti yang dituduhkan LSM tersebut, dan tetap menjadikan Korindo sebagai anggotanya.

Hal ini kemudian ditegaskan lagi oleh Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa pembukaan lahan kelapa sawit oleh Korindo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: CPO Malaysia: Stok Berkurang, China Menggoyang India

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono menyatakan, seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi telah diwajibkan mengantongin sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Dengan kata lain, tidak boleh membabat hutan seenaknya, ada aturan yang sangat ketat untuk itu," tuturnya.

Terkait ancaman terhadap perekonomian masyarakat akibat adanya kampanye Mighty, Phil Aikman menampik jika kampanye yang dialamatkan kepada Korindo di Papua tersebut berpotensi berdampak langsung pada perekonomian masyarakat setempat.

Baca Juga: Pemerintah telah tunjuk firma hukum untuk gugat Uni Eropa di WTO

Sebab dia menuding, masyarakat disana telah diperdaya dengan keberadaan industri sawit selama ini. "Terkait ancaman terhadap perekonomian masyarakat, kami kira hal ini tidak terlalu berpengaruh. Sedikit sekali pengaruhnya," tutur Phil.

Sebaliknya, pemilik hak ulayat Distrik Subur, Boven Digoel, Justinus Gambenop mengibaratkan hadirnya Korindo di wilayahnya bagaikan 'Habis Gelap Terbit lah Terang."

"Yang paling terasa adalah dibukanya begitu banyak lapangan kerja dan pembangunan begitu banyak sarana umum seperti klinik, sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya,” ungkapnya.

Baca Juga: Gapki: Upaya Uni Eropa mendiskriminasi sawit mendesak diselesaikan

Kehadiran perkebunan sawit milik Korindo di Kabupaten Boven Digoel, Papua, menjadi bentuk kontribusi sektor swasta dalam membantu pemerataan pembangunan di daerah 3T, sesuai visi Nawa Cita yang terus digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

Tak hanya membangun banyak infrastruktur dan fasilitas publik, hadirnya Korindo di Boven Digoel pun berdampak pada penyerapan tenaga kerja dari warga lokal, yang mencapai sekitar 1.800 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Halaman   1 2 Tampilkan Semua
Editor: Yudho Winarto

Terbaru