KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisaris Utama PAM JAYA Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, komitmen perusahaan untuk memastikan air bersih menjadi hak seluruh warga Jakarta, setelah berakhirnya dominasi swasta selama lebih dari dua dekade dalam pengelolaan air ibu kota.
Dalam lokakarya bertajuk “Menakar Masa Depan Air di Jakarta, Akankah Menjadi Air Mata?” yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan PAM JAYA pada Senin (6/10/2025), Prasetyo menceritakan proses panjang pengambilalihan dua operator swasta, Palyja dan Aetra, oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Masalah PAM saya tahu persis. Akhirnya penjajahan selama 25 tahun terlepas dari Aetra dan Palyja,” ujar Prasetyo.
Baca Juga: Pramono Anung Dorong BUMD Jakarta PAM Jaya dan Bank DKI Siap IPO
Ia mengungkapkan, dana sekitar Rp650 miliar yang sempat berpindah tangan di salah satu bank akhirnya dikembalikan pada masa pemerintahan Anies Baswedan dan digunakan untuk penyertaan modal pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Prasetyo menegaskan, visi PAM JAYA ke depan adalah memperluas jaringan distribusi air bersih agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Visinya adalah, ke depan semua harus tersambung. Warga menengah ke bawah wajib terinstalasi,” katanya.
Air sebagai Anugerah dan Amanah
Wakil Ketua I MUI Provinsi DKI Jakarta, KH. Yusuf Aman, menekankan bahwa air merupakan anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijak.
“Air adalah anugerah. Ini berangkat dari firman Allah dalam Surah Al-Anbiya yang berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan,” ujarnya.
Menurutnya, memberi air kepada sesama memiliki nilai ibadah yang tinggi.
Baca Juga: Terus Koordinasi Intensif, BP-AKR Upayakan Terpenuhinya Pasokan Base Fuel
“Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada setetes air yang diberikan, baik kepada manusia maupun makhluk lainnya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga sumber daya air berdasarkan kearifan lokal masyarakat Betawi.
Transformasi PAM JAYA: Momentum Strategis
Ketua Relawan Kesehatan Indonesia, Agung Nugroho, menjelaskan bahwa perubahan bentuk badan hukum PAM JAYA dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sering disalahartikan sebagai bentuk privatisasi.
“Air adalah anugerah Allah yang paling mendasar bagi kehidupan. Perubahan status ini justru membuka peluang pengelolaan yang lebih profesional dan efisien, dengan tetap menjaga kedaulatan air untuk kepentingan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, tarif air tetap diawasi oleh Pemerintah dan DPRD DKI Jakarta, dan mayoritas saham masih dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.
Baca Juga: Kementerian ESDM Kaji Pembentukan Badan Baru Awasi Distribusi LPG 3 Kg
