JAKARTA. Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah mengajukan penambahan anggaran untuk pembayaran lahan pembangunan sarana transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.
Kepala Dinas Bina Marga DKI, Yusmada Faizal mengatakan, anggaran yang telah diajukan di dalam APBD-P itu sebesar Rp 250 miliar. "Semula, di dalam APBD DKI 2016, anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan MRT hanya Rp 50 miliar. Kemudian, di dalam APBD-P kami tambah lagi Rp 250 miliar," ujar Yusmada, Selasa (2/8).
Dengan begitu, dia menuturkan total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan MRT mencapai Rp300 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar lahan warga yang terkena pembangunan MRT. "Anggaran itu kami gunakan untuk membayar lahan warga yang terkena pembangunan MRT. Saat ini, pembayaran sejumlah bidang lahan sudah dikonsinyasi atau dititipkan ke pengadilan," tutur Yusmada.
Meskipun demikian, dia mengungkapkan penambahan anggaran untuk pembayaran lahan MRT tersebut tidak mengubah porsi anggaran Dinas Bina Marga DKI, mengingat ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak terserap kemudian dialihkan. "Anggaran tambahan merupakan anggaran dari kegiatan yang tidak terserap oleh kami yang kemudian kami alihkan untuk pembelian lahan MRT. Jadi, kami tidak menambah anggaran kami secara keseluruhan," ungkap Yusmada.
(Cornea Khairany)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
