Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.
“Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.
Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.
Baca Juga: Sudah dua tahun tanpa wakil gubernur, Anies merasa kerepotan
Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.
Kesalahan warisan
Anies juga mengatakan, kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta ini sudah berlangsung sejak lama.\
“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies.
Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.
Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.
“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.
Baca Juga: Anies klaim pekerjaannya terlaksana dengan baik meskipun tanpa wakil gubernur
Anies ingin ubah sistem Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.
Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.
