ANIES BASWEDAN - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Sebab, ada sejumlah anggaran yang fantastis dan cenderung tidak masuk akal.
Hal itu ditemukan oleh anggota DPRD Fraksi PSI.
Baca Juga: PSI: Gubernur DKI terkesan tak peduli dengan kejanggalan usulan anggaran
Pertama, salah satu anggota DPRD dari PSI, William Aditya Sarana mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.
Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memberikan penjelasan dan pembelaan terkait kritik yang langsung diarahkan kepadanya itu.
Baca Juga: Mendagri bakal ungkap provinsi yang tak serap 60% APBD hingga akhir tahun
Anies salahkan sistem yang tidak "smart"
Anies mengatakan, kesalahan anggaran bernilai fantastis, termasuk lem aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
Biasanya Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang bisa diakses publik dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.
“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.
“Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.
Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.
Baca Juga: Sudah dua tahun tanpa wakil gubernur, Anies merasa kerepotan
Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.
Kesalahan warisan
Anies juga mengatakan, kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta ini sudah berlangsung sejak lama.\
“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies.
Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.
Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.
“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.
Baca Juga: Anies klaim pekerjaannya terlaksana dengan baik meskipun tanpa wakil gubernur
Anies ingin ubah sistem Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.
Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.
Ia mengatakan, dirinya tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.
“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.
Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu nantinya tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.
Baca Juga: Anggaran buat Tim Gubernur DKI naik pada 2020, ini perincian gaji mereka saat ini
Anies mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.
“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light. Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tutur dia. (Cynthia Lova)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembelaan Anies di Tengah Sorotan Anggaran Jadi-jadian RAPBD DKI 2020",
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
