Badan Otorita IKN Sudah Terima 8 Proyek Pemrakarsa Senilai Rp 50 Triliun

Kamis, 07 Maret 2024 | 15:44 WIB   Reporter: Leni Wandira
Badan Otorita IKN Sudah Terima 8 Proyek Pemrakarsa Senilai Rp 50 Triliun

ILUSTRASI. Sudah ada delapan proyek pemrakarsa yang masuk ke IKN hingga saat ini. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/rwa.


IKN NUSANTARA-JAKARTA. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyebut sudah ada delapan proyek pemrakarsa yang masuk ke IKN hingga saat ini. Total investasi ini diperkirakan mencapai Rp 50 triliun, namun masih bisa berubah mengingat akan dilakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Total sudah ada delapan proyek. Tergantung FS (total nilai investasi), masih bisa berubah. Tapi paling tidak sekitar 50 T untuk yang ini tadi, dari captial expenditure (pengeluaran modal) saja bisa 50 T," ujar Agung usai menghadiri forum market sounding hunian IKN di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Rabu (7/3).

Adapun pemrakarsa proyek tersebut ialah konsorsium Nusantara atau RBN, Truba Trinity, Nindia Karya, Intiland, Ciputra Group, serta IJM Corporation Berhad dari Malaysia. Adapun pemrakarsa yang kedapatan, Summarecon, kata Agung belum masuk ke IKN.

Baca Juga: Jokowi Bakal Upacara Memperingati Kemerdekaan ke-79 RI di IKN

Untuk saat ini, lanjut Agung, tahapannya sekarang sedang dievaluasi berdasarkan FS dengan peran dari konsultan yang ditunjuk Kemenkeu melalui PT SMI. Setelah itu, barulah akan dilakukan tender.

"Tender ini termasuk diikuti yang hari ini tertarik untuk menjadi challenger. Nanti nilainya berapa, apakah jadi 50 T atau berapa T, tergantung nanti," paparnya.

Agung menambahkan bahwa investor asing maupun swasta ditargetkan juga terlibat dalam groundbreaking kelima dan keenam. "Swasta ada. Kita lihat nanti asing yang sudah berminat dan sangat mungkin berkolaborasi atau bekerja sama dengan penyedia yang dari dalam negeri," jelasnya.

Baca Juga: Indonesia Dapat Hibah US$ 2 Juta untuk Proyek Interkoneksi Listrik Lintas Batas

Adapun pada groundbreaking kelima, diketahui tidak ada investor swasta. Agung menyebut hal ini kemungkinan terjadi karena pihak swasta tersebut belum menemukan lokasi yang cocok. Yang terpenting, kata dia, pusat layanan perbankan di KIPP nantinya juga akan ada bank swastanya.

"Kemarin sudah ikut ke lokasi, tapi mungkin belum dapat lokasi yang cocok saja. Kita namanya jualan, namanya lahan kan harus dapat yang cocok," pungkas Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .

Terbaru