DENPASAR. Pemerintah Provinsi Bali menolak dijadikan proyek percontohan penghapusan elpiji berukuran 3 kilogram (kg). Program ini dinilai akan berdampak panjang termasuk berujung pada pengrusakkan lingkungan.
"Kami menolak itu jadi proyek percontohan elpiji 3 kg karena Bali belum layak," kata Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta di Denpasar, Senin (27/4).
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bali telah menyurati pemerintah pusat terkait penolakan tersebut mengingat Pulau Dewata merupakan daerah tujuan wisata yang banyak melibatkan industri mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Industri tersebut banyak membutuhkan elpiji berbentuk melon itu untuk keperluan penunjang pariwisata di antaranya industri kuliner.
Rencana penghapusan elpiji subsidi itu, kata dia, juga dikhawatirkan mengganggu lingkungan mengingat banyak warga yang akan beralih menggunakan kayu bakar dan memilih menebang pohon.
"Kalau elpiji 3 kg nanti lama-lama banyak masyarakat yang menebang pohon (beralih menggunakan kayu bakar). Akibatnya hutan gundul," ucap mantan wakil Bupati Badung itu.
Pemerintah Pusat berencana menerapkan Bali menjadi salah satu dari tiga provinsi di Tanah Air yang menjadi pilot project penghapusan elpiji berukuran 3 kg itu.
Kenaikan harga elpiji 12 kilogram diprediksi menjadi salah satu yang memicu peralihan konsumen kalangan menengah ke atas menggunakan tabung subsidi tersebut. (Dewa Wiguna)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
