JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2016 untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel light rail transit (LRT).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan, harus ada persetujuan DPRD untuk merealisasikan anggaran tersebut.
"Untuk usulan anggaran bangun LRT saja sebesar Rp 3 triliun," kata Heru, di Balai Kota, Jumat (19/6).
Ia berharap anggaran itu dapat mempercepat pembangunan LRT yang ditargetkan rampung pada 2019 mendatang. Terkait usulan persentase pembiayaan pembangunan LRT kepada DPRD DKI, Heru mengaku harus ada proses administrasinya terlebih dahulu.
Ia mengatakan, seharusnya DPRD mengetahui seluruh rencana pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah.
"Kayaknya Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) yang harus mengirim surat dulu ke DPRD. Saya kan bagiannya hanya menyiapkan uang," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
Rencananya, Pemprov DKI akan mengalokasikan Rp 500 miliar dari APBD Perubahan 2015 untuk pembangunan jalan koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menargetkan bahwa akhir tahun ini pembangunan infrastruktur LRT sudah dapat dilaksanakan.
Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).
Ketujuh rute tesebut nantinya juga akan tersambung dengan rute LRT yang akan dibangun pemerintah pusat melalui badan usaha milik negara (BUMN) PT Adhi Karya dengan rute Cibubur-Cawang-Grogol. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
