Sementara di saat yang sama, Dinas Kebersihan DKI mengeksekusi normalisasi dengan cara menjaga kebersihan sungai sehingga sungai dapat difungsikan sebagai air baku. Akan tetapi, sejak 2017 program kerja sama ini terhent lantaran tak lagi dibebaskannya lahan di sepanjang daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu disebabkan bergantinya program normalisasi menjadi naturalisasi sungai yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurut Presiden Joko Widodo, sedianya ada empat sungai yang tengah menjalani program normalisasi. Selain Sungai Ciliwung, tiga sungai lainnya yaitu Sungai Krukut, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.
Baca Juga: Hujan dan banjir, begini permintaan jasa bengkel dan reparasi
"Pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai terkendala sejak tahun 2017 karena masalah pembebasan lahan," kata Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/1/2020).
Tak pernah datang
Ketika banjir melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta sekitar Maret-April 2019 lalu, Basuki Hadimuljono dan Anies Baswedan sempat berdebat mengenai persoalan pengendalian banjir di ibu kota. Awalnya, Anies mengklaim telah berdiskusi dengan Basuki soal program naturalisasi sungai yang digagasnya. Namun, ia tak merinci apa saja hal-hal yang dibahas dalam setiap pertemuannya.
Baca Juga: Anies menyebut masih Ada 65 RW di Jakarta yang tergenang banjir hingga kemarin
"Pokoknya dengan Pak Basuki tim sudah ngobrol. Sudah diskusi cuma sering dipercik-percikan di publik. Sudahlah jangan (dibesar-besarkan)," ujar Anies di Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2019.
Menurut Anies, ia dan Basuki sebenarnya kerap mengobrol. Untuk itu ia minta agar dirinya tidak diadu soal naturalisasi sungai. "Makanya saya enggak mau komentar karena sudah dikerjain bareng-bareng. Ya biar enggak ada yang lecet-lecet," kata dia.
