Belakangan, Basuki mengaku, memang telah beberapa kali bertemu Anies dan memintanya untuk datang ke Kantor Kementerian PUPR untuk menjelaskan konsep naturalisasi yang digagasnya. Namun, dua undangan yang dilayangkan Basuki ke Anies tak ditanggapi secara serius.
Anies justru hanya mengirim staf yang justru tidak mengerti konsep naturalisasi tersebut. Pembahasan pun tak mengalami kemajuan berarti. "Saya sudah bilang Pak Gubernur, 'Pak Gub, saya sudah dua kali mengundang yang dateng staf Bapak yang enggak mengerti tentang naturalisasi. Nah konsep naturalisasi sungai itu opo?' (Dia jawab) 'oh iya nanti saya kirim orang'. (Ternyata) enggak juga. Jadi kami menunggu sebenarnya," ucap Basuki.
Hal itu juga dibenarkan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi. Menurut dia, pemerintah pusat siap membantu Pemprov DKI Jakarta dalam upaya menanggulangi banjir yang kerap terjadi. Namun, pemerintah pusat perlu mendengarkan penjelasan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu mengenai naturalisasi yang dimaksud. Tujuannya, agar tidak terjadi benturan di dalam wewenang dan pelaksanaannya.
Baca Juga: Pasca banjir, Bintraco Dharma (CARS) mulai kedatangan permintaan perbaikan kendaraan
Sejauh yang dipahami Hari Suprayogi, konsep naturalisasi yang ingin diwujudkan Anies yaitu memasukkan air hujan yang turun dari langit ke dalam tanah, dan bukannya membuang ke laut. Pemahaman itu pun ia dapat dari pemberitaan di sejumlah media.
Namun, menurut Hari, informasi itu masih belum konkret. Karena itu, kementerian bersedia membantu pelaksanaan naturalisasi sungai jika sudah jelas bagaimana maksudnya dan pengerjaan secara teknis di lapangan. "Naturalisasi monggo, kami dukung dan harus kolaborasi. Saya hanya baca di medsos, air jangan dibuang ke laut, tapi dimasukkan ke tanah. Nah, kalau musim banjir susah juga. Saya sendiri belum jelas," ucap Hari.
Baca Juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem di wilayah Jateng beberapa hari ke depan
Janji ada hasil Desember 2019
