DAMPAK VIRUS CORONA - JAKARTA. Sampai dengan 6 April 2020, di Jawa Tengah terdapat 191 perusahaan yang terdampak Covid-19. Jumlah pekerja terdampak sebanyak 148.781 orang dengan jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK sebanyak 24.240 tenaga kerja.
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah menyebutkan bahwa saat ini pihaknya berupaya untuk bisa menahan gelombang PHK di wilayahnya. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pertemuan dengan pengusaha, buruh hingga BPJS Ketenagakerjaan untuk mencari titik temu agar semua pihak bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Penundaan proyek akibat wabah virus corona menggerus bisnis material bangunan
Pengusaha dari Kadin Jawa Tengah telah menyampaikan bahwa meminta bantuan terkait dengan insentif karena mengalami kesulitan dari sisi proses produksi, bahan baku, penjualan dan lainnya. Belum lagi adanya beban listrik yang berat dan masih perlu melakukan pembayaran gaji bagi karyawannya.
“Prinsipnya bagaimana tidak ada PHK, kedua setelah tidak ada PHK ya semua pihak harus paham kondisi masing-masing perusahaan terutama pengusaha dan buruh. Ini kami jadi penengah, karena ini kan sakitnya bersama-sama,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (8/4)
Pihak pengusaha dan buruh menyepakati berkaitan dengan hak masing-masing, dan pemerintah juga menengahi dan memberi insentif agar dunia usaha tidak kolaps. Misal berkaitan dengan pengurangan jam kerja, pemangkasan gaji yang rasional, insentif listrik dan lainnya sehingga di tengah pandemi ini masih ada harapan untuk sama-sama bertahan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga membahas mengenai THR lebaran, misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang secara cash flow tidak mampu membayar. Sebaiknya berbicara transparan kepada buruh atau secara konseptual mencari bentuk-bentuk lain misalnya membayarkan THR dua kali bila situasi kembali berjalan normal dan lainnya.
Baca Juga: Tiga daerah Papua dan kota satelit Jakarta ajukan PSBB
Selain itu, banyak perusahaan di Jawa Tengah juga mulai melakukan utilisasi produksi mengikuti demand yang ada. Misalnya, banyak perusahaan yang mengalihkan produksi garmen untuk membuat APD dan masker yang kebutuhannya tinggi baik di domestik maupun internasional.
Ia menyebut pandemi Covid-19 ini memang mengganggu iklim investasi di Jawa Tengah yang beberapa tahun terakhir ini menjadi primadona. Oleh karena itu, untuk menjaga Jawa Tengah sebagai provinsi ramah investasi pihaknya akan mendengar permintaan pengusaha dan buruh untuk mencari formulasi yang paling tepat.
“Ini cara survival yang dilakukan perusahaan, selain dari insentif yang diberikan pemerintah juga (kondisinya) tidak bisa dipukul rata. Perlu konseling agar bisa kita bantu, termasuk insentif apa yang cocok diberikan,” tambahnya.
Baca Juga: Beban restrukturisasi kredit bisa menekan likuiditas perbankan
Sementara itu, untuk pekerja yang sudah di PHK dirinya meminta untuk tetap tenang, pasalnya saat ini pemerintah hadir meringankan beban pekerja yang terdampak PHK dengan menyiapkan beragam solusi. Salah satunya adalah menyiapkan Kartu Prakerja, saat ini pekerja yang terkena PHK bisa mendaftarkan diri di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/kota maupun Provinsi.
Pekerja yang di PHK dengan Kartu Prakerja ini akan mendapatkan fasilitas pelatihan selama empat bulan. Selama itu pula mereka akan mendapatkan fasilitas senilai Rp 3,55 juta dengan rincian Rp 1 juta untuk anggaran pelatihan, Rp 2,4 juta uang saku dan Rp 150 ribu untuk uang survey.
Semua pekerja yang berwarganegara Indonesia yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal serta berusia minimal 18 tahun dapat mengikuti program ini. Saat ini kuota Kartu Prakerja di Jawa Tengah mencapai 421.705 orang dengan total anggaran Rp 1,49 triliun, namun sampai saat ini baru 19.000 orang yang mendaftarkan diri.
“Ada banyak cara yang kami lakukan, makanya ketika dapat Kartu Prakerja ada pelatihan-pelatihan dan program-program empowering mereka. Istilahnya atlet itu masuk training camp, kami latih dan perkuat jadi begitu Covid-19 selesai harapannya sudah menjadi tenaga kerja siap pakai,” lanjutnya.
Baca Juga: Tekan penyebaran virus corona (Covid-19), Pemkot Tangerang ajukan PSBB
Mulai dari Kabupaten/Kota disiapkan agar pekerja yang terimbas PHK maupun pekerja yang belum bekerja bisa memanfaatkan fasilitas ini. Dirinya juga melakukan pendekatan melalui sosial media agar masyarakat lebih mendapatkan informasi. Pasalnya covid-19 tidak hanya berimbas signifikan terhadap kesehatan tetapi juga perekonomian dan sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
