DKI JAKARTA - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
Pelaksana Tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, tarif PBB-P2 tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya.
"Untuk terus mendorong wajib pajak orang pribadi atau badan tetap membayar PBB-P2 tahun 2020, diberikan insentif perpajakan daerah berupa PBB-P2 tahun 2020 ditetapkan sama dengan tahun 2019 atau tidak ada kenaikan pembayaran PBB-P2," ujar Edi melalui siaran pers, Jumat (24/4/2020).
Baca Juga: Lembaga Eijkman: Pengobatan Covid-19 plasma darah jadi alternatif untuk gejala berat
Edi menyampaikan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengenaan PBB-P2 untuk Tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak untuk membayar kewajibannya.
"Kebijakan ini diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda akibat bencana wabah Covid-19 dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan," kata dia.
Selain tarif pajak yang tetap, Pemprov DKI juga menghapus denda atau sanksi administrasi bagi penunggak pajak yang melunasi pokok pajaknya sampai 29 Mei 2020.
Baca Juga: Utang pemerintah tembus Rp 5.192,56 triliun pada Maret 2020 terdampak corona
