MATARAM. Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat mencatat tunggakan beras untuk warga miskin (raskin) di daerah itu terus menurun dari bulan lalu Rp 1,7 miliar kini menjadi hanya Rp 200 juta lebih.
Kepala Divisi Regional Bulog NTB M Sigit Tejo Mulyono di Mataram, Kamis, mengatakan berkurangnya jumlah tunggakan raskin tersebut karena masing-masing desa di kabupaten/kota sudah mulai melunasi tunggakannya, meski belum semua desa bisa melunasinya.
"Pemerintahan desa yang tadinya belum membayar sekarang sudah mulai membayar, walaupun ada beberapa desa yang masih belum lunas, kami usahakan agar bisa dilunasi," katanya.
Saat ini, kata dia, tunggakan raskin terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai Rp 82 juta, disusul Kabupaten Lombok Barat Rp 72 juta, Lombok Tengah Rp 42 juta, dan Lombok Utara Rp 2 juta. Sedangkan, kabupaten/kota lain sudah melunasi tunggakannya.
Ke depan, katanya, agar tidak lagi terjadi seperti itu, sesuai ketentuan, pihaknya akan menyalurkan raskin secara "cash and carry", dalam artian begitu beras datang langsung dibayar.
Sebelumnya, Kantor Divisi Regional Bulog NTB mencatat per tanggal 7 Juni 2014, jumlah tunggakan raskin yang belum dibayar di daerah itu mencapai Rp 7,063 miliar. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, tujuh di antaranya menunggak pembayaran raskin.
Angka tunggakan tertinggi berada di Kabupaten Lombok Tengah yang mencapai Rp 2,46 miliar, disusul kabupaten lain seperti Lombok Timur sebesar Rp 1,34 miliar, Lombok Barat Rp 1,60 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp 793,5 juta.
Selanjutnya, Kota Mataram Rp 589,24 juta, Kabupaten Sumbawa Rp 171,45 juta, serta Kabupaten Sumbawa Barat Rp 96,39 juta. Sedangkan, untuk tiga kabupaten/kota yakni Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu nihil tunggakan, karena tiga kabupaten tersebut menerapkan sistem cash and carry bayar dulu baru minta beras, sehingga tidak ada tunggakan.
Bahkan, katanya, akibat tunggakan tersebut, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi meminta pemerintah kabupaten/kota menginstruksikan desa-desa yang berutang kepada Bulog untuk segera melunasinya.
"Karena masyarakat kita sudah tertib membayar tunggakan itu, kita tidak tahu apakah macet itu di tingkat desa atau di keluarga. Tetapi, sepanjang yang saya tahu masyarakat selalu membayar raskin begitu ada distribusi," ucapnya.
Karena itu, untuk mempercepat proses penyelesaian tunggakan tersebut, dan agar tidak memperkeruh distribusi berikutnya, Gubernur Zainul Majdi memerintahkan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB bersama Bulog turun dan memantau ke kabupaten/kota untuk memastikan penyelesaian tunggakan raskin tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
