Cuaca Ekstrem Lumpuhkan Aktivitas Usaha Jakarta, Kontribusi PDB Terancam

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banjir akibat cuaca ekstrem yang berulang melanda Jakarta dan kawasan Jabodetabek sejak awal 2026 mulai menekan aktivitas dunia usaha dan memunculkan risiko rambatan ke pertumbuhan ekonomi nasional. Gangguan mobilitas manusia dan logistik membuat omzet pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turun signifikan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai banjir telah melumpuhkan fungsi Jakarta sebagai kota jasa dan pusat perputaran ekonomi nasional. Ketergantungan aktivitas ekonomi Jakarta pada mobilitas harian membuat dampak banjir langsung memukul sektor perdagangan, jasa, transportasi, hingga logistik.

“Ketika masyarakat takut keluar rumah dan transportasi terganggu, transaksi ekonomi berhenti. Omzet pusat perdagangan seperti Tanah Abang, Mangga Dua, Kelapa Gading, hotel, restoran, kafe, hingga pedagang kecil menurun drastis,” ujar Sarman dalam keterangan yang diterima Kontan, Jumat (30/1/2026).

Menurut dia, kerugian paling berat dialami UMKM yang tetap menanggung biaya sewa dan operasional, sementara aktivitas usaha terhenti. Jika banjir semakin sering dan tidak termitigasi, dampaknya berpotensi meluas ke ekonomi nasional, mengingat kontribusi Jakarta mencapai sekitar 16% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dari sisi pemerintah, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim mengakui banjir berdampak langsung terhadap dunia usaha sekaligus menekan penerimaan pajak daerah.

“Ketika ekonomi melambat, penerimaan pajak Jakarta juga turun. Padahal pajak itu kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik,” sebutnya.

Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,7 triliun pada 2026 untuk pengendalian banjir. Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan drainase, pembangunan embung dan waduk, normalisasi dan pelebaran sungai, hingga pembangunan tanggul laut (seawall) di wilayah utara Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat.

Selain infrastruktur, Pemprov DKI juga mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menekan intensitas hujan. Ciko menyebut OMC dilakukan hingga tiga kali sehari saat cuaca ekstrem, meski diakui bersifat sementara

“Dampak ekonomi akibat banjir jauh lebih besar dibandingkan biaya modifikasi cuaca,” pungkas Ciko.

Namun, kalangan dunia usaha menilai langkah tersebut belum cukup melindungi pelaku usaha, terutama UMKM. Sarman mendorong adanya sistem peringatan dini yang efektif di sentra perdagangan serta skema bantuan bagi pedagang yang mengalami kerusakan barang akibat banjir

“Mitigasi harus menyentuh pelaku usaha secara langsung. Tanpa dukungan, UMKM sulit bangkit karena modalnya terbatas,” ungkap Sarman.

Di sisi lain, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya menilai kebijakan situasional seperti penerapan kerja dari rumah (WFH) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat curah hujan tinggi sebagai langkah moderat untuk menjaga keselamatan tanpa menghentikan roda ekonomi.

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, mengatakan fleksibilitas kebijakan penting agar dunia usaha tetap beradaptasi di tengah cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlanjut.

“Sektor jasa, logistik, dan UMKM paling terdampak saat mobilitas terganggu. Fleksibilitas memberi ruang agar usaha tidak berhenti total,” kata Ryan dalam keterangannya yang diterima Kontan, Jumat (30/1/2026).

Melihat intensitas hujan yang belum mereda, efektivitas mitigasi banjir di Jakarta menjadi krusial tidak hanya bagi pengusaha di Ibu Kota, tetapi juga bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional yang bergantung pada denyut aktivitas Jakarta.