Jabodetabek

DBH Dipangkas, Pramono Bakal Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum di Jakarta

Senin, 06 Oktober 2025 | 19:05 WIB
DBH Dipangkas, Pramono Bakal Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum di Jakarta

ILUSTRASI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait kondisi Jakarta terkini di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (30/8/2025). ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/sgd. Pramono menyebut subsidi transportasi umum menjadi salah satu pos anggaran yang akan dikaji ulang setelah DBH dari pemerintah pusat dipangkas.


Reporter: kompas.com  | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut subsidi transportasi umum menjadi salah satu pos anggaran yang kemungkinan akan dikaji ulang setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas. 

Ia menilai, subsidi transportasi di Jakarta tergolong besar. Saat ini, warga hanya membayar Rp 3.500 untuk tarif transportasi umum, padahal biaya subsidi yang ditanggung pemerintah per orang mencapai belasan ribu. 

“Apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp 15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025). 

Ia menegaskan, kajian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat pemangkasan DBH. 

Baca Juga: Dana Bagi Hasil Dipangkas, Pramono Minta BUMD Cari Pendanaan Alternatif

Meski begitu, Pramono memastikan pemerintah belum berencana menaikkan tarif transportasi. Kajian dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan kondisi anggaran daerah.

“Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” lanjut Pramono. 

Pramono memastikan program prioritas yang langsung menyentuh warga miskin tidak akan terganggu, di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini diberikan kepada 707.513 siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 16.979 penerima. 

“Program-program yang menyasar warga kurang mampu tidak boleh diutak-atik. Yang lain akan dilakukan refocusing, efisiensi, dan realokasi,” tegasnya. 

Seperti diketahui, pemangkasan DBH hampir Rp 15 triliun membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI turun dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.

Pemprov DKI kini melakukan efisiensi dan mencari skema pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan. 

“Hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner pekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan,” kata Pramono.

Baca Juga: Wamenkeu Pastikan Dana Bagi Hasil PPh 21 Berbasis Domili Mulai Berlaku pada 2026

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DBH Dipangkas, Pramono Pertimbangkan Ulang Subsidi Transportasi Umum di Jakarta", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/10/06/18513941/dbh-dipangkas-pramono-pertimbangkan-ulang-subsidi-transportasi-umum-di.

Selanjutnya: Produk Rumah Tangga Indonesia Tembus Pasar Filipina & Rumania, Nilai Tembus Rp 6,7 M

Menarik Dibaca: 5 Makanan yang Mengurangi Risiko Penurunan Kognitif Setelah Usia 55 Tahun, Apa Saja?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Terbaru