DKI JAKARTA - JAKARTA. Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini masih merahasiakan terkait dengan tiga nama perusahaan yang sudah dikantongi untuk dikerucutkan menjadi satu sebagai pemenang lelang ERP (Electronic Road Pricing).
Menurut Kepala Dishub DKI Andriyansyah tidak perlu ada pernyataan resmi terkait peserta lelang ini. “Kan sudah tahukan yang tiga itu. Ya sesuai yang ada di media, ya itu. Enggak usahlah resmi-resmi, orang ini lelang terbuka kok. Kecuali kalau tertutup,” ungkap Andriyansyah saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (20/7).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno akan mengumumkan perusahaan pemenang lelang ERP pada Oktober 2018 mendatang. Senada dengan Andriyansyah yang juga menyebutkan bahwa Oktober selain akan diumumkan juga sekaligus dimulainya pelaksanaannya. “Oktober itu pemenangnya dan pelaksanaannya. Saat ini masih verifikasi,” ujar Andriyansyah.
Selanjutnya Andriyansyah mengatakan dalam proses berjalannya pelelangan ini jelas memiliki kendala. Meski sebelumnya sempat di kritik oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) terkait tidak semua perusahaan yang bisa ikut dalam lelang ERP, Andriyansyah yakin sekauh ini proses lelang sesuai ketentuan.
“Ya kalau kendala ada-ada saja, namanya juga lelang pasti ada saja yang puas atau tidak puas. Tapi kita semua berada di jalur sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Adapun dari Dishub DKI hanya memperbolehkan perusahaan yang memiliki pengalaman uji coba ERP saja yang bisa mengikuti proses lelang ini. Hal ini dikarenakan Dishub tidak mau menerapkan sebuah sistem teknologi tinggi dengan resiko pada perusahaan baru yang belum memiliki pengalaman.
“Iya dong. Jadi inikan baru pertama kali. Sedangkan kalau dari Perda ada 9 ruas yang kita lelang baru 3 ruas. Karena ini yang pertama kali kita enggak bisa coba-coba. Jadi kita memastikan implementasi yang betul-betul agar bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Adapun risiko terkait dengan teknologi ini adalah berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Ia mencontohkan Negara Singapura yang juga tidak berani mengambil risiko terkait dengan sistem ERP yang masih taraf percobaan.
“Ya kan teknologi ini tingkat tinggi dan menyangkut pengambilan dana masyarakat. Kalau error nanti masyarakat bagaimana ? kalau nanti komplain gimana?. Masa kegiatan yang beresiko tinggi harus mencoba yang baru? Negara maju seperti Singapura juga enggak berani mencoba teknologi baru, apalagi kita yang masih betul-betul baru?,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
